Kerjasama Dengan Polda Sulut, DPD PEWARNA Sulut dan Tumbelaka Academic Centre Gelar FGD

Manado, MMC – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Wartawan Nasrani (PEWARNA) Sulawesi Utara dan Tumbelaka Academic Centre Bekerjasama dengan Polda Sulut gelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema ” Mewujudkan Pemilu 2019 Aman, Damai, Sejuk dan Tanpa Hoax, bertempat di Tondano Room IBIS Hotel Boulevard Manado, Selasa (23/10/2018).

Sebagai pembicara utama dalam kegiatan FGD Pewarna Sulut yakni Kapolda Sulut Irjen Pol Drs. Bambang Waskito, dan Pembicara Pendamping, antara lain Ketua IJTI Sulut Amanda Komaling dan Direktur Tumbelaka Academic Centre Taufik Imanuel Tumbelaka.

Read More

Kegiatan FGD dihadiri Ketua Komisi I DPRD Propinsi Sulawesi Utara Fredrik Mewengkang, Komisioner KPU Sulut Meydi Tinangon, Komisioner Bawaslu Kenly Poluan, Ketua KNPI Sulut Jackson Kumaat, Ketua PWI Sulut Voke Lontaan, Sekertaris IWO Sulut Jein Rondonuwu, Ketua Forward Sulut Jerry Palohoon, Ketua Kawan Polda Sulut Meyki Kodowati, perwakilan Parpol Sulut, Komunitas Pemuda, para Caleg.

Dalam pemaparannya, Kapolda Sulut Irjen Pol Drs. Bambang Waskito menyampaikan bahwa dengan mengambil Tema ‘Mewujudkan Pemilu 2019 Aman, Damai, Sejuk dan Tanpa Hoax ada beberapa hal yang harus dicermati lebih tajam.

Kapolda mengatakan KPU sebagai penyelenggara harus betul-betul netral, independen dan bekerja dengan profesional. Permasalahan mengenai Hoax di media sosial, Kapolda mengibaratkan sebagai hutan rimba tidak ada orang yang punya.

” Masyarakat harus komitmen jangan percaya hoax, karena sekarang ini memang sudah benar-benar luar biasa. Media sosial bagaikan rimba tidak ada yang punya, yang dijadikan sarana informasi baik benar maupun hoax,” kata Kapolda.

Dirinya berharap tujuan pelaksanaan FGD Pewarna Sulut jangan sampai meleset dan tidak sesuai dengan tema yang diambil.

” Masalah medsos terus diwaspadai dan diatur dalam UU ITE, Polda Sulut sangat serius memeriksa akan berita hoax,” terang Kapolda.

Sebagai pembicara pendamping, Amanda Komaling Ketua IJTI Sulut mengungkapkan
Jurnalis yang profesional tidak memuat berita rilis dari humas. Era digital sering kali dipakai untuk menyebarkan hoax untuk menjadi firal.

” Tidak semua informasi yang ada di google itu benar dan perlu ditelusuri kebenarannya,” ungkap Amanda.

Sementara itu, direktur Tumbelaka Academic Centre Taufik Tumbelaka mengkritisi fungsi partai politik sekarang ini tidak berjalan.

” Banyak pengamat yg tampil tanpa sesuai dengan disiplin ilmu atau disebut
intelektual tukang. Fungsi partai politik tidak berjalan. Kita butuh kesadaran, bangsa ini mau dibawah kemana?
Pasca 1998 terjadi politik warna. Sekarang ini etika sering dilupakan dan norma ini yang telah tercabut dari parpol.
Karena sudah tak beretika maka kita masuk dengan black campain bahkan ada upaya dari oknum tertentu untuk melemahkan negara.

Dirinya (Tumbelaka, red) mengingatkan bahwa pers merupakan pilar keempat dalam demokrasi.

” Diharapkan komitmen FGD menjadi kekuatan dlm menjaga demokrasi krn pers dan akademisi menjadi penjaga demokrasi yang semakin menggila,” tutur Tumbelaka.(RK)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *