Talaud Mega Manado.Com-Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa (DD) Kakorotan, Tahun anggaran 2017-2019, yang sempat Heboh di Media Sosial (Medsos) dan Media Online Bulan Lalu, masih sementara di Tindak Lanjuti, oleh Satuan Unit Tipikor Polres Talaud.
Menurut Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Kakorotan, Johanis Hermanto Riung, Proses Pemeriksaan dan Penanganan Dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, yang di Lakukan oleh Kepala Desa Kakorotan, Lelaki Inisial (B.R) dan Bendahara Desa Perempuan Inisial (W.T), beberapa Tahun Lalu, terus di Tindak Lanjuti oleh Satuan Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Talaud kata Riung, 27/04/2021.
Rencana Penetapan Tersangka, tinggal menunggu salah Seorang Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kakorotan Inisial Lelaki (M.W), untuk di mintai Keterangan, terkait Dana BUMDES Sebesar 50 Juta saat itu papar Riung saat dirinya mendengar penyampaian dari Kanit Tipikor Polres Talaud, Aiptu Marco Agimat.
Kemudian Lanjut Riung, menurut Kanit Tipikor Polres Talaud, Aiptu Marco Agimat, Satuan Unit Tipikor Polres Talaud, akan Mendatangi semua Toko Rekanan perbelanjaan Bahan Pabrikan, oleh Kepala Desa Kakorotan dan Bendahara Desa, yang bertempat di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara-Manado, sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Kakorotan ungkap Riung.
Kanit Unit Tipikor Polres Talaud Aiptu Marco Agimat Berjanji, Penanganan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Kakorotan, yang Merugikan Negara Sebesar Ratusan Juta Rupiah itu, akan di rencanakan Selasai selambat lambatnya, Bulan Agustus 2021 tandas Riung.
(Red-) Johanis Hermanto Riung, Desak Bupati Kepulauan Talaud, dr Elly Engelbert Lasut, dan Wakil Bupati (Wabup) Drs Moktar Arunde Parapaga, agar segera Menonaktifkan, Semua Perangkat Desa yang Bermasalah Hukum di Kabupaten Talaud, terutama di Desa Kakorotan, demi terwujudnya Visi dan Misi Pemkab Talaud, Yakni : Menuju Sistem Kepemerintahan yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme kunci Riung.
Pewarta, Jun.
