Talaud, megamanado.com – Pemerintah Kabupaten Talaud gelar Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah, tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) 2020, bertempat di ruang Paripurna DPRD Talaud, rabu (16/9/2020).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Jakob Mangole didampingi dua wakil ketua yakni Voker Pelle dan Jackmon Amisi. Unsur Forkopimda, Pejabat Eselon 2,3,dan 4 serta ASN di lingkup Pemkab Talaud juga hadir.
Bupati Talaud, Elly Engelbert Lasut (E2L) dalam penyampaiannya mengatakan, di APBD perubahan ini, seluruh anggaran memang dipangkas oleh Pemerintah Pusat. Sehingga semua aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan kepada anggota dewan dari wilayah pemilihan masing-masing, harus direfocusing dan direlokasikan untuk penanganan Covid-19.
“Walaupun waktu penetapan APBD minim, saya berharap DPRD dapat menyusunnya dengan teliti sehingga kita dapat menetapkan APBD yang berkualitas dan bisa menjadi berkat bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud, ucap Bupati.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan rencana Pertamina Pusat akan berkunjung ke Talaud guna meninjau lokasi pembagunan Depot Pertamina yang telah disetujui oleh Dirjen Migas, Menteri Sumber Daya Alam (SDA) dengan Pertamina Pusat, mengingat Talaud adalah daerah terliar dari perbatasan.
“Dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat dengan menghadirkan Depot tersebut, maka kedepan hal ini akan berdampak naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekitar 100-200 persen,” terang Bupati E2L.
Di akhir pidatonya, Bupati memberi apresiasi kepada pemerintah pusat karena sudah memberikan penilaian terbaik untuk Kabupaten Talaud dan Bolaang Mongondow dalam mengatasi covid-19.
Selanjutnya, Dr Elly Engelbert Lasut mendengarkan pandangan dari seluruh Fraksi. Ia pun meresponi setiap pandangan dari Fraksi-fraksi yang ada.
Bupati berjanji akan merealisasikannya. Tapi ia meminta sabar, karena anggaran sementara dipangkas oleh pemerintah pusat dalam penanganan covid-19.
Menurut Lasut, apa yang sudah menjadi legitimasi masyarakat, itu harus di laksanakan. Tapi terkait pelantikan Kades Moronge Selatan, nanti akan dilalsanakan apabila sanksi pengawasan Dana Desa (DD) sudah terpenuhi. (Jun/*)
