JAKARTA-Bupati Talaud, Sri Wahyuni Maria Manalip (SWM) tersandung kasus dugaan suap revitalisasi pasar. Dalam pengerjaan dua proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Talaud, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan politisi cantik itu sebagai tersangka. SWM disebut menerima gratifikasi dan suap dari kontraktor. Baca juga:
Manado, megamanado—Ketua Harian DPP Lembaga Swadaya Masyarakat, Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM INAKOR) Rolly Wenas, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan dan penelusuran secara menyeluruh terhadap seluruh proyek revitalisasi sarana pendidikan Baca juga:
Berita terkait
Terkini
Tag: KPK
YM5 Dukung KPK Ada di Pelosok Daerah
Langowan-Dukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada di pelosok-pelosok daerah, Politisi partai Hati Nurani rakyat (Hanura) Yermia Mumu SH, menyatakan keinginannya agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat terbentuk di setiap daerah di seluruh Indonesia. Wakil Sekertaris DPC Hanura Minahasa Yermia Mumu Baca juga:
PAMI Perjuangan Bakal Laporkan Kepala BPJN XV SulutGo ke KPK
Manado– Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan (PAMI- P) mendesak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan agar mencopot Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah XV Sulawesi Utara dan Gorontalo Triono Junoasmono. Hal ini disinyalir mengenai pekerjaan sejumlah proyek yang diduga bermasalah. “Banyak proyek Baca juga:
Dibuka Bupati VAP, Pemkab Minut dan KPK Gelar Sosialisasi Gratifikasi dan Evaluasi Maturitas SPIP
AIRMADIDI– Bupati Minahasa Utara Vonnie Aneke Panambunan (VAP) membuka Sosialisasi Gratifikasi dan Evaluasi Maturitas SPIP di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut). Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan Pemkab Minut melalui Inspektorat Minut bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Baca juga:
KPK-Pemprov Sulut Dorong Optimalisasi PAD
MANADO-Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendorong optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Dian Patria mengungkapkan KPK hadir untuk menjalankan fungsi koordinasi dan Baca juga:
KPK dan Pemprov Sulut Bahas Pencegahan Korupsi Sektor SDA
MANADO-Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melaksanakan rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov)Sulawesi Utara (Sulut) dan Gorontalo di Ruang Rapat C. J. Rantung, Selasa (24/4/2018) pagi. Pembahasan rapat kali ini difokuskan pada sektor Sumber Daya Alam Baca juga:
Rancang Aplikasi Pencegahan Korupsi Terintegritas, Pemprov Siap Wujudkan Good Governance and Clean Governance
MANADO-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut membentuk tim untuk merancang aplikasi pencegahan korupsi berintegritas. Tahun ini Pemprov di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw bertekad untuk melakukan penanganan dini pencegahan korupsi. Ini sebagai tindak lanjut dari komitmen bersama Baca juga:
Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bupati Vonnie Panambunan Dukung KPK Lawan Korupsi
MINUT—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (21/2 2018) mengadakan rapat koordinasi dan supervisi program pemberantasan korupsi yang diikuti Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE. Sejumlah pejabat di antaranya Ketua Deprov Sulut, Ketua Dekab kabupaten/kota, Kajati Sulut, Kajari Sulut, Kapolda, Kapolres se-Sulut, Ketua Baca juga:
Sambangi Polda Sulut, KPK Ingin Tingkatkan Sinergitas Kelembagaan
MANADO-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menyambangi Polda Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (20/2/2018). Kunjungan KPK RI yang dipimpin Wakil Ketua Irjen Pol (Purn) Bazaria Panjaitan, ini dalam rangka audiensi peningkatkan sinergitas kelembagaan antara KPK bersama Kepolisian, Kejaksaan, BPKP, BPK dan Baca juga:
Rumah Disebut akan Digeledah KPK, Ini Tanggapan Keluarga ADM
KOTAMOBAGU-Satu dari enam wakil Sulut di DPR RI, Aditya Anuegarah Moha (ADM) sedang tersandung masalah. Ia tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (6/10/2017). Politisi Partai Golkar itu diduga melakukan suap ke Kepala Pengadilan Tinggi Baca juga:
No More Posts Available.
No more pages to load.









