Rapat dengar pendapat umum yang digelar DPRD Bitung dalam rangka membahas isu kelangkaan solar.
Bitung, megamanado– DPRD Bitung merespons keluhan warga terkait kelangkaan solar yang sering terjadi di daerah ini. Pertamina sebagai pemasok utama BBM dianggap punya andil besar menyebabkan situasi tersebut.
Demikian mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum DPRD Bitung yang digelar siang tadi. Rapat dihadiri sejumlah pihak terkait, diantaranya perwakilan Pemkot Bitung, perwakilan Pertamina Patra Niaga Sulawesi, perwakilan pengelola SPBU, serta anggota DPRD Bitung lintas komisi selaku tuan rumah.
Tudingan Pertamina punya andil menyebabkan kelangkaan solar datang dari sejumlah wakil rakyat. Alexander Wenas misalnya. Politisi Partai NasDem ini dengan tegas mempertanyakan pengawasan oleh Pertamina terhadap aktivitas di setiap SPBU.
“Pembelian BBM di setiap SPBU, khususnya BBM yang bersubsidi, harus diketahui oleh Pertamina. Nah, kalau sampai solar langka berarti Pertamina tidak mengawasi dengan betul aktivitas di SPBU,” tukasnya.
Hal serupa disampaikan Ramlan Ifran. Ramlan yang juga kader Partai NasDem menyinggung soal penggunaan barcode dalam pembelian solar bersubsidi. Dengan cara seperti itu kata dia, harusnya pengawasan oleh Pertamina jadi lebih mudah dan presisi.
“Tapi buktinya solar sering langka dan antrian panjang kendaraan di SPBU selalu terjadi. Ini berarti pengawasan dan juga penindakan tidak jalan,” tandasnya.
Pernyataan Ramlan soal barcode ikut ditimpali Syam Panai. Politisi PDI Perjuangan ini membeber fakta yang ia dapat di lapangan terkait penggunaan kode geometris ini. Menurutnya, penggunaan barcode atau QR code ini rentan diakali.
“Saya dapat informasi, katanya penggunaan barcode bisa diakali. Kalau terblokir bisa dibuka asalkan bayar Rp 500 ribu. Dan ini indikasinya melibatkan oknum di Pertamina,” ungkapnya.
Terkait tudingan-tudingan di atas, perwakilan Pertamina Patra Niaga Sulawesi tak berkomentar banyak. Sales Branch Manager (SBM) SulutGo I Fuel, Agung Afrizal, menegaskan pihaknya lebih fokus pada distribusi BBM. Ia menyatakan untuk fungsi pengawasan bisa ditanyakan ke pihak lain.
Agung sendiri dalam rapat tersebut membeber jumlah kuota solar untuk Bitung. Pada 2025 kata dia, kuota solar untuk Bitung sebanyak 28.695 KL, sementara tahun ini naik menjadi 29.293 KL. Pemakaian kuota tersebut dibagi 60 liter per hari untuk kendaraan roda empat plat hitam/putih, 80 liter per hari untuk kendaraan roda empat plat kuning, dan 200 liter per hari untuk kendaraan roda enam ke atas.
Ketua DPRD Bitung Vivy Ganap yang ditemui usai rapat menyampaikan rencana tindak lanjut atas persoalan ini. Selain mengagendakan peninjauan on the spot atau turun langsung ke lapangan, dalam hal ini ke SPBU, pihaknya juga akan menyurati Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling (YSK).
“Kami harus punya solusi atas keluhan masyarakat menyangkut kelangkaan solar. Dan sesuai hasil rapat tadi, kami akan on the spot dan mengirim surat ke Pak Gubernur. Pak Gubernur harus tahu soal ini karena beliau menaruh perhatian serius terhadap masalah ini,” tuturnya.(bds)
