Barata, maskot baru PDI Perjuangan.(ist)
Bitung, megamanado– Hari ini, tepat setahun yang lalu, Hengky Honandar dan Randito Maringka resmi menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bitung. Mereka dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 20 Januari 2025.
Berkenaan dengan itu, ucapan selamat berdatangan dari berbagai pihak untuk peringatan setahun kepemimpinan pada hari ini. Termasuk Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bitung selaku kekuatan penyeimbang, juga turut menyampaikan selamat kepada Hengky dan Randito.
“Banyak selamat untuk Pak Walikota dan Wakil Walikota atas setahun kepemimpinan. Semoga kedepan Bitung semakin maju dan berkembang, serta masyarakatnya semakin sejahtera,” ujar personil Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bitung, Ahmad Syafrudin Ila, yang juga mewakili partainya.
Aco sapaan akrab Ahmad, mengakui banyak catatan positif yang ditorehkan selang setahun kepemimpinan Hengky-Randito. Terutama di sektor kebijakan, ia mengapresiasi Pemkot Bitung yang bisa survive dalam situasi keterbatasan anggaran. Ia pun sependapat jika kondisi ini imbas dari instruksi efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Meski demikian, pada tataran realisasi program, Aco belum melihat sesuatu yang luar biasa dari pemerintahan saat ini. Ia menekankan bahwa antara kebijakan dan program terdapat perbedaan yang mendasar. Hal ini pun jadi bagian dari catatan kritis pihaknya untuk peringatan setahun kepemimpinan Hengky-Randito.
“Saya berikan contoh perbedaan antara realisasi kebijakan dan program. Untuk kebijakan, ini jelas terlihat bahwa Walikota dan Wakil Walikota sangat peduli terhadap hak-hak ASN. Hak keuangan ASN terbilang lancar tanpa kendala, dan ini sangat bagus guna menunjang kinerja pemerintahan,” bebernya.
Sayangnya di sisi lain, realisasi program kerja untuk kepentingan rakyat justru terkesan mandeg. Aco mengambil contoh realisasi program membangun dari kelurahan yang jadi salah satu andalan Hengky-Randito. Ia menilai sampai detik ini pelaksanaan program itu tidak jelas.
“Buktinya sampai sekarang pengangkatan Pala dan Ketua RT belum dilakukan. Padahal ini merupakan bagian integral program membangun dari kelurahan. Bagaimana mau membangun dari kelurahan kalau Pala dan Ketua RT saja tidak ada? Keberadaan Pala dan Ketua RT sangat penting karena berhubungan langsung dengan masyarakat, dan mereka juga sebagai ujung tombak pemerintahan di level paling bawah,” tandasnya.
Aco pun mengingatkan agar jangan muncul kesan bawah pemerintah lebih peduli ASN ketimbang masyarakat. Pasalnya, di satu sisi kebijakan untuk kepentingan ASN bisa terlaksana dengan baik, sementara di sisi lain program kerja untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat malah tersendat.
“Jangan sampai muncul pandangan Walikota dan Wakil Walikota lebih pro ASN, dan masyarakat hanya dinomorduakan,” katanya.
Pendapat serupa disuarakan Ketua DPRD Bitung Vivy Ganap, yang juga bagian dari Fraksi PDI Perjuangan. Meski menyadari usia setahun kepemimpinan masih tergolong belia untuk menuntut banyak hal, namun ia merasa perlu mengingatkan agar pemerintah tidak salah fokus.
Vivy secara lugas menilai Pemkot Bitung saat ini memang sedikit bermasalah dalam fokus. Hal ini didasari narasi yang berkembang dari pemerintah soal utang peninggalan pemimpin sebelumnya. Ia menyebut narasi seperti itu justru kontraproduktif dengan kinerja Pemkot Bitung.
“Iya kontraproduktif. Sebab ini menunjukan bahwa pemerintah lebih memilih melihat ke belakang ketimbang fokus ke masa depan untuk maju. Lagipula, setiap pemerintahan pasti akan meninggalkan utang bagi penerusnya. Pemerintahan lalu juga kan begitu, harus menanggung utang pemerintahan sebelumnya. Presiden Prabowo saja harus menanggung utang pemerintahan sebelumnya, tapi beliau tidak cengeng dan mengeluh,” paparnya.
Vivy juga bicara soal realisasi program pemerintahan saat ini. Ia menilai Pemkot Bitung terkesan takut mengeksekusi program yang jelas-jelas sudah tertata dalam APBD.
“Sama seperti Pak Aco, kami menyoroti soal pengangkatan Pala dan Ketua RT yang belum juga dieksekusi. Padahal ini bagian dari program membangun dari kelurahan. Ini juga bagian dari visi-misi Pak Walikota dan Wakil Walikota, dan juga janji kampanye waktu pilkada lalu. Kami Fraksi PDI Perjuangan sudah memberikan dukungan untuk program itu lewat APBD, tapi sampai sekarang belum juga dijalankan,” ungkapnya.
Karena itu, baik Vivy maupun Aco berharap peringatan setahun kepemimpinan jadi momentum yang tepat untuk berbenah. Keduanya mendorong Hengky dan Randito memanfaatkan momentum untuk menavigasi ulang fokus pemerintahan mereka.
“Satu tahun kepemimpinan memang masih terbilang singkat. Tapi kalau pemerintah terus gagal fokus maka selama lima tahun memimpin akan sia-sia. Program yang direncanakan tidak akan terealisasi, dan ujung-ujungnya masyarakat yang menanggung akibat. Karena itu segeralah berbenah untuk kemajuan bersama,” tutur keduanya seirama.(bds)
