Vebry Tri Haryadi, Praktisi Hukum, Mantan Jurnalis
megamanado.com, Manado–Pengangkatan Komisaris Utama Bank SulutGo (BSG) adalah keputusan politik yang tidak bisa dipoles hanya dengan kalimat “sudah sesuai prosedur”. Publik Sulawesi Utara berhak menuntut lebih dari sekadar legalitas formal. Yang dipertaruhkan bukan kursi jabatan, melainkan kredibilitas bank milik rakyat.
Fakta tidak bisa dihapus: 1 Maret 2019, Pemerintah Kota Manado memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank SulutGo ke BNI. RKUD adalah pusat seluruh arus uang APBD, gaji ASN, proyek pembangunan, belanja daerah. Dalam sistem keuangan daerah, itu adalah jantung fiskal.
Secara hukum, kepala daerah memang memiliki diskresi, yakni kewenangan mengambil keputusan dalam batas undang-undang, berdasarkan UU Pemerintahan Daerah dan UU Perbendaharaan Negara. Namun diskresi bukan hak absolut tanpa batas moral. Dalam hukum administrasi dikenal istilah detournement de pouvoir (penyimpangan tujuan kewenangan) dan abuse of power (penyalahgunaan wewenang). Artinya, kewenangan tidak boleh digunakan secara serampangan atau untuk tujuan yang tidak selaras dengan kepentingan publik.
Mungkin kebijakan 2019 tidak melanggar teks undang-undang. Tetapi jangan sempitkan hukum hanya pada hitam-putih legalitas. Dalam negara hukum modern, ada standar kepatutan, rasionalitas, dan konsistensi.
Memindahkan dana kas daerah dari bank milik daerah ke bank nasional bukan sekadar keputusan teknis. Itu adalah sinyal. Sinyal bahwa bank daerah tidak menjadi prioritas. Dampaknya bukan kecil. Likuiditas bank, kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek terpengaruh. Persepsi pasar terguncang. Reputasi dipertaruhkan.
Lalu hari ini, figur yang pernah menarik dana tersebut diangkat menjadi Komisaris Utama, posisi pengawas tertinggi dalam struktur perseroan menurut UU Perseroan Terbatas.
Ini bukan soal pribadi. Ini soal konsistensi sikap terhadap institusi. Gubernur Sulut sebagai pemegang saham pengendali tidak bisa berlindung di balik frasa “lulus fit and proper test”. Uji kelayakan OJK menilai kompetensi dan integritas administratif. Tetapi tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) menuntut lebih: independensi, transparansi, dan bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).
Benturan kepentingan tidak selalu berarti pelanggaran hukum. Ia bisa berupa benturan persepsi publik yang wajar. Dan dalam perbankan, persepsi adalah modal utama. Sekali publik meragukan arah moral kepemimpinan, kepercayaan ikut tergerus.
Pertanyaannya sederhana:
Jika pada 2019 bank dianggap tidak cukup layak mengelola RKUD, apa yang berubah hari ini?
Jika dulu tidak ada persoalan fundamental, mengapa dana dipindahkan?
Di mana evaluasi terbuka atas keputusan itu?
Tanpa jawaban yang jernih, pengangkatan ini tampak seperti kompromi politik yang dibungkus formalitas hukum.
Gubernur memegang amanah publik. Dalam prinsip public trust doctrine yaitu doktrin kepercayaan publik, kekuasaan dijalankan sebagai titipan rakyat. Jabatan komisaris BUMD bukan ruang balas jasa politik dan bukan panggung rekonsiliasi elite.
Bank SulutGo adalah simbol kemandirian ekonomi daerah. Jika kursi pengawasan tertinggi diisi tanpa sensitivitas terhadap rekam jejak, maka pesan yang lahir keras, yaitu politik lebih dominan daripada etika tata kelola.
Hukum mungkin tidak dilanggar. Tetapi etika bisa saja dikorbankan. Dan ketika etika dikalahkan oleh kalkulasi kekuasaan, publik tidak akan diam. Karena kepercayaan, sekali retak, tidak bisa diperbaiki hanya dengan konferensi pers dan pernyataan normatif.
Gubernur Sulut harus sadar, rakyat tidak menilai dari prosedur semata, tetapi dari keberanian menjaga integritas. Jejak 2019 belum hilang. Mengabaikannya adalah kesalahan politik yang mahal.
Sebab dalam sejarah pemerintahan, yang sering menjatuhkan bukan pelanggaran hukum, melainkan arogansi merasa sudah cukup patuh pada aturan, sambil menutup mata pada kepatutan.(***)
