Ilustrasi.(ist)Bitung, megamanado– Sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Bitung satu suara terkait wacana pilkada via DPRD. Mereka siap mengamankan kebijakan masing-masing pimpinan partai di tingkat pusat.
Diketahui, KIM Plus terdiri dari sejumlah partai pendukung pemerintah pusat. Mereka diantaranya Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Diantara mereka, Partai Golkar menjadi partai yang pertama mengusulkan wacana pilkada tak langsung alias pilkada via DPRD.
“Iya, kita di daerah seperti itu. Apa yang diinstruksikan oleh pusat, pasti harus kita amankan,” ujar Sekretaris DPD II Partai Golkar Bitung, Karel Tumuju, Jumat (9/1/2026) siang.
Karel menyatakan Partai Golkar di Bitung akan all out mendukung wacana dimaksud. Artinya, jika wacana itu sudah terealisasi dalam bentuk undang-undang (UU), maka pihaknya siap mengamankan dan menjalankannya.
“Kalau soal alasan, itu sudah jelas. Pilkada lewat DPRD agar bisa menekan cost politic dan meminimalisir terjadinya perpecahan di masyarakat,” tandasnya.
Lebih lanjut, Karel mengaku sudah menjalin komunikasi dengan sesama partai anggota KIM Plus di Bitung terkait hal ini. Meski belum bersifat formal, ia menyebut komunikasi itu rutin dilaksanakan.
“(Komunikasi) sering tapi masih informal. Kalau nanti aturannya sudah jelas, pasti lebih intens dan akan diformalkan,” tukasnya.
Terpisah, Bendahara DPC Partai Gerindra Bitung, Denny Liemitang, juga menegaskan sikap partainya terkait hal di atas. Ia memastikan Partai Gerindra di Bitung mendukung penuh wacana pelaksanaan pilkada via DPRD.
“Kami di daerah sudah pasti harus ikut dengan pusat. Apa yang diputuskan pengurus pusat, kami di sini wajib mendukung,” ucapnya.
Denny pun sepakat bahwa KIM Plus di Bitung harus satu komando mendukung wacana dimaksud. Meski Partai Golkar sempat berbeda haluan saat Pilkada Bitung 2024, ia menganggap hal tersebut lumrah. Yang terpenting kata dia, untuk saat ini kerjasama KIM Plus di tingkat pusat harus bisa diselaraskan hingga ke tingkat daerah.
“Kalau lewat saya komunikasi belum ada. Mungkin Golkar komunikasinya lewat ketua atau sekretaris partai. Kami memang sempat terputus karena lalu (Pilkada Bitung 2024,red) Golkar tidak sama-sama. Tapi itu sudah lewat, kita fokus yang sekarang saja,” tuturnya.
Perihal alasan, Denny secara pribadi menyatakan tidak mempersoalkan perubahan mekanisme pelaksanaan pilkada. Namun begitu kata dia, pilkada lewat DPRD punya nilai plus lain dibanding pilkada langsung.
“Lewat DPRD lebih efisien dan realistis. Yang saya pahami seperti itu, sistem demokrasi kita sesuai Sila ke 4 pancasila, yaitu permusyawaratan dalam perwakilan. Jadi kalau saat ini pilkada langsung dinilai DPR RI terdapat kekurangan dan perlu dikembalikan ke DPRD, itu merupakan bagian dari perbaikan sistem,” paparnya.
Sementara itu, Partai NasDem terkesan lebih berhati-hati menyikapi wacana pilkada via DPRD. Meski mendukung penuh, Keegan Kojoh selaku Wakil Ketua DPD Partai NasDem Bitung mengaku masih bersikap menunggu.
“Kalau kita menunggu saja. Apakah itu dasar aturannya ataupun arahan dari pusat, kita tunggu saja,” cetusnya.
Partai NasDem lewat pengurus pusat sudah menyatakan dukungannya terhadap wacana pilkada via DPRD. Namun demikian kata Keegan, wacana dimaksud baru bisa terealisasi jika aturan hukumnya sudah ditetapkan.
“Karena itu kita tunggu saja. Yang jelas selama mekanisme pemilihan kepala daerah diambil melalui dasar hukum yang sesuai dan sah, apa pun bentuk sistemnya nanti, kita di daerah akan tetap loyal dan mengikutinya,” pungkas yang bersangkutan.
Sebagai tambahan, dari delapan partai yang punya kursi di DPR RI, sejauh ini sudah ada enam partai yang menyatakan dukungannya terhadap wacana pilkada via DPRD. Seperti yang disebutkan di atas, partai-partai itu tergabung dalam KIM Plus, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Demokrat, Partai NasDem dan PKB.
Hanya tersisa satu partai anggota KIM Plus yang hingga saat ini belum menyatakan sikap resmi, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Adapun, PDI Perjuangan jadi satu-satunya partai di parlemen yang dengan tegas menyatakan menolak pelaksanaan pilkada via DPRD. PDI Perjuangan sendiri tidak masuk dalam gerbong KIM Plus.(bds)
