Megamanado,talaud-Isu miring soal transparansi pengelolaan anggaran publikasi di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Kominfo) Kabupaten Kepulauan Talaud dinilai tidak mendasar.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kominfo Talaud, Sthela Bentian kepada media ini. Selasa (6/5/2025) malam.
Pasalnya, berita tersebut kata Sthela, sangat tendensius dan terkesan menyerang instansi yang dipimpinnya.
Menurut Sthela, dirinya memang didatangi salah satu wartawan. Saat pertemuan itu, wartawan tersebut mempertanyakan soalnya anggaran publikasi.
Kemudian Sthela mengatakan, nanti akan diperjelas dulu ke bagian keuangan, karena dia tidak ingat soal itu (nilai anggaran-red).
“Saya bilang ke wartawan tersebut, saat ini semua terkena efisiensi anggaran, termasuk di Kominfo, makanya anggaran pasti saya tidak ingat,” kata Sthela yang dikenal akrab dengan para wartawan.
Dia pun menjelaskan, saat ini Kominfo Talaud telah mendata sekitar 30 media. Kemudian bagian Hukum dan Pemerintahan telah melakukan verifikasi berkas perusahaan.
“Ada sekitar 27 Media yang sudah terverifikasi, dan akan melakukan PKS dengan kami,” jelasnya.
Pada prinsipnya kata Sthela, pihaknya akan selalu transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran media.
Karena menurut dia, kunci mengelola administrasi keuangan yang benar dan baik domain utamanya jelas menciptakan pemerintahan yang bersih.
“Saya pastikan di Kominfo Talaud semuanya transparan, apalagi soal anggaran publikasi media. Karena itu adalah prioritas utama kami yang selalu diingatkan juga oleh Pak Bupati,” kata Sthela lewat sambungan telepon via WhatsApp.
Ditanyakan apakah wartawan tersebut juga terdaftar dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Sthela mengaku, sudah tidak lagi.
“Yang bersangkutan (wartawan) ini sudah diganti dengan wartawan lain, dan itu kebijakan dari redaksi masing-masing media, bukan kewenangan Kominfo,” ungkap Sthela.
Terpisah, Ketua DPRD Talaud, Engelbertus Tatibi saat dikonfirmasi media ini mengatakan, Kominfo itu instansi yang terbuka.
“Saya tidak ingat soal anggaran publikasi yang sudah disahkan DPRD. Saya mau bilang, Kominfo itu instansi terbuka, semua orang bisa bertanya disana, bukan hanya wartawan saja. Tetapi jawaban harus pakai data yang valid. Kalau tidak ingat soal data anggaran ya wajar, yang pasti mereka akan disampaikan sesuai data tertulis,” kata Tatibi lewat telepon via WhatsApp kepada media ini.
