Serahkan Delapan Kasus Pelanggaran Pilkada, Dewan Presidium Soroti Dugaan Intimidasi APH

Dewan Presidium E2L-HJP yang dipimpin Frangky Barendz dalam sesi temu pers (Foto: dok DP)

Manado,megamanado-Dewan Presidium Relawan E2L-HJP menyambangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara  (Sulut), Selasa (3/12/2024) sore. Rombongan yang dipimpin Ketua Dewan Presideium Franky Barendz dan Clara Margaretha itu  membawa delapan kasus pelanggaraan Pilkada Sulut 2024.

Intimidasi yang diduga dilakukan aparat penegak hukum (APH) dan pengabaian hak-hak warga dalam berdemokrasi juga termasuk dalam kasus tersebut. “Pilkada atau Pemilu itu adalah fondasi membangun peradaban. Tapi fondasi itu roboh karena kecurangan dan dugaan intimidasi serta ketidaknetralan aparat di lapangan,” ujar Frangky.

Read More

Ia menyebut timnya banyak menerima banyak laporan mengenai intimidasi dari pihak APH, yang jelas-jelas melanggar prinsip netralitas dalam Pilkada. “Selain itu, hak-hak dasar masyarakat juga banyak yang diabaikan. Intimidasi itu menghilangkan keriangan dan suka cita masyarakat,”  ucap Frangky yang dibenarkan puluhan pimpinan Dewan Presiden lainnya.

Frangky mengaku sudah menyerahkkan temuan-temuan itu disertai bukti foto, rekaman suara, dan video kepada Bawaslu. Penyerahan bukti-bukti tersebut sebagai bagian dari upaya untuk memastikan pemilu yang demokratis dan bebas dari tekanan.

Frangky dkk juga meminta agar Bawaslu dan Gakumdu mengambil langkah tegas untuk mengawal setiap kasus pelanggaran yang terjadi.  Demokrasi menurut mereka sudah dipenggal. “Kami mendesak agar kasus ini diseriusi. Kami siap turun dengan kekuatan lebih besar untuk mengawal proses ini,” ucapnya.

Dewan Presidium Relawan E2L-HJP siap memperluas jaringan mereka untuk berkoalisi dengan masyarakat dan mengawal proses demokrasi, dengan melibatkan pengurus di seluruh kabupaten/kota.

“Kami berjanji untuk turun langsung. Masyarakat Sulut tidak perlu takut. Mereka memiliki hak untuk memilih pemimpin secara bebas dan adil,” ujarnya.

Frangky berharap temuan pelanggaran ini menjadi perhatian serius bagi Bawaslu dan semua pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga integritas Pilkada.   Semua itu demi tercapainya demokrasi yang bersih dan adil di Sulawesi Utara.(*/ben)

 

Yuk! baca berita menarik lainnya dari MEGA MANADO di GOOGLE NEWS

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *