MANADO – LSM INAKOR DPD Sulut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menaikan status laporan dugaan korupsi pembangunan dan rehabilitasi anjungan Sulut di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). INAKOR sudah memasukan laporan korupsi ke Penegak Hukum (PH) pada awal April 2024 lalu.
Ketua DPP Independen Nasional Anti Korupsi (Inakor) Rolly Wenas mengungkapkan, ada ketidaksesuaian hasil pekerjaan dan spesifikasi yang menyebabkan anggaran proyek tersebut tidak memberikan manfaat yang seharusnya.
Konon aktor intelektual dalam pelaksanaan proyek yang diduga merugikan negara Rp 40 miliar itu adalah WT dan BS, orang dekat Gubernur Sulut.
Rolly Wenas pun berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak agar masyarakat Sulut mendapat keadilan.
“Harusnya sudah ada peningkatan status laporan kami. Sampai sekarang belum ada perkembangan. Kami harapkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Kejaksaan juga turut menyelidiki dan tingkatkan status perkara,” tegas Rolly Wenas.
Sebelumnya, Rolly sudah melaporkan kasus dugaan korupsi tersebut ke polisi, KPK, dan Jampidsus Kejagung.
“Dengan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan memajukan budaya lokal, ekspektasi tinggi dari masyarakat tampaknya jauh dari terpenuhi,” sorot Rolly.
Tak hanya itu saja, pada 2020, dugaan korupsi proyek anjungan Suut di TMII juga pernah disorot anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Stella Runtuwene.
Menurut Stella, anggaran rehabilitasi anjungan Sulawesi Utara di TMII tersebut senilai Rp 60 miliar untuk tahap 1 yang kala itu hanya berdiri tiang-tiang.
Pengakuan Stella itu setelah dirinya melakukan kunjungan langsung. Dia mendapati banyak bangunan yang tidak sesuai dan tak dapat difungsikan. (pan)
