Bolmong, megamanado- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Badan pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)) setempat, membahas Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS), di Gedung Yadika, Selasa, (31/072024).
Selain itu, Rakor tersebut sebagai persiapan data pemilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun ini.
Komisioner KPU,Alvian Pobela, dalam arahannya mengungkapkan pentingnya pertemuan itu, dalam membangun sinergitas dan koordinasi antara KPU dengan Bawaslu.
“Pertemuan ini untuk pertama kalinya, bagi lembaga penyelenggara Pemilu. Diharapkan, pertemuan ini, kita bisa saling berkoordinasi dan membangun sinergitas, karena dalam perjalanannya banyak temuan dari rekan – rekan pendaftaran petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih), yang kemudian disampaikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Selanjutnya perlu menjadi pembahasan bersama,” jelasnya.
Komisioner Bawaslu Bolmong, Hakim Mokoagow, menambahkan pentingnya kerjasama yang baik antara Bawaslu hingga Panitia Pengawas (Panwas) kecamatan, bersama dengan PPK, guna suksesnya pelaksanaan Pemilu.
“Saya sampaikan juga kepada rekan – rekan Panwas Kecamatan, apabila ada temuan di lapangan soal pemilih, segera koordinasi dengan PPK agar bisa segera dilakukan perbaikan. Dengan begitu, kita bisa memastikan data pemilih falid, agar semua masyarakat bisa mendapatkan hak pilihnya sesuai amanah konstitusi,” ujar Hakim.
Sementara Ketua Devisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Bolmong, Jalaludin Kosasi, mengatakan, jika nantinya ditemukan pemilih belum terdaftar, perlu ada masukan, baik secara lisan maupun tulisan untuk segera diperbaiki.
“Apabila ada saran yang diberikan baik tertulis maupun lisan, ini perlu ditindaklanjuti agar tidak ada masalah dikemudian hari soal daftar pemilih,” katanya.
Hadir dalam rakor tersebut, Alvian Pobela, Ketua Devisi Teknis Penyelenggaraan dan Johanes D Tumengkol, Ketua Devisi Hukum dan Pengawasan. (stenly wullur)
