Konferensi pers dalam rangka pelaksanaan Festival HAM 2024 di Kota Bitung.(ist)
Bitung, megamanado- Pemkot Bitung dianggap punya kebijakan yang peduli terhadap pemenuhan hak asasi manusia alias HAM. Karena itulah daerah ini ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Festival HAM 2024.
Demikian terungkap dalam press conference Festival HAM 2024 yang digelar tadi sore. Kegiatan itu diadakan di kompleks Kantor Walikota Bitung dengan pembicara Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, Ketua Dewan Pengurus International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Khairani Arifin, Deputi V Kantor Staf Kepresidenan Rumadi Ahmad, dan Walikota Bitung Maurits Mantiri selaku tuan rumah.
“Ini sudah melalui penilaian yang sangat panjang ya,” ujar Khairani Arifin saat menjawab pertanyaan wartawan perihal alasan penunjukan Bitung sebagai tuan rumah Festival HAM.
Khairini menegaskan Bitung sangat layak menjadi tuan rumah hajatan dimaksud. Penilaian yang dilakukan sebelum penunjukan dianggap sudah memenuhi semua aspek yang diperlukan. Karena itulah INFID, Komnas HAM maupun Kantor Staf Kepresidenan sepakat menunjuk daerah ini sebagai tuan rumah Festival HAM 2024.
Khairani pun membeber aspek penilaian yang membuat Bitung mendapatkan kepercayaan tersebut. Yang paling utama adalah realisasi kebijakan yang peduli dengan HAM. Dalam membangun daerah kata dia, Pemkot Bitung dianggap tidak diskriminatif, melainkan peduli pada pemerataan pemenuhan hak seluruh elemen masyarakat.
“Begitu banyak atribut kebijakan yang berpihak pada hak asasi manusia. Kemudian memperhatikan kepentingan kelompok marjinal, dan praktek-praktek masyarakat yang ramah HAM,” tukasnya.
Khairani lalu mencontohkan beberapa kebijakan atau upaya Pemkot Bitung yang ramah HAM. Diantaranya adalah program Ruang Sepakat, penghormatan pada keberagaman masyarakat, serta inisiasi-inisiasi terhadap kegiatan masyarakat yang peduli dengan pemenuhan HAM.
“Yang paling diapresiasi adalah disediakannya ruang temu antara masyarakat dengan pemerintah. Dimana masyarakat bisa menyampaikan persoalan-persoalan mereka dan pemerintah memberikan tanggapannya. Ini hal yang sangat bagus,” tuturnya perihal program Ruang Sepakat yang jadi salah satu aspek penilaian.
Sebagaimana data dihimpun, selain yang sudah disebutkan di atas, beberapa kebijakan atau program Pemkot Bitung yang dinilai ramah HAM adalah program Universal Health Coverage atau UHC, serta pembangunan taman khusus bagi kaum lansia. Program UHC secara khusus mendapatkan perhatian positif dari berbagai kalangan, karena dalam prakteknya Pemkot Bitung menggratiskan layanan kesehatan kepada seluruh masyarakatnya.(bds)
