Fabian Kaloh.(ist)Bitung, megamanado- Puluhan ASN Pemkot Bitung menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis (13/6/2024) pagi. Aksi di depan Kantor Walikota Bitung itu mengusung sejumlah tuntutan terkait realisasi hak keuangan mereka.
Ada lima poin yang jadi tuntutan para pendemo. Poin pertama adalah menuntut Pemkot Bitung membayarkan THR untuk ASN non Muslim, poin kedua menuntut pembayaran TPP Bulan April dan Mei tahun berjalan, poin ketiga menuntut pembayaran gaji ke-13, poin keempat menuntut pembayaran 50 persen tunjangan sertifikasi guru tahun 2023, dan poin terakhir menuntut pembayaran insentif tutor pendidikan kesetaraan semester II tahun 2023.
Aksi demonstrasi ini pelak saja mengundang pro dan kontra di berbagai kalangan. Ragam komentar dan tanggapan mencuat di perbincangan publik maupun di media sosial. Bahkan salah satu anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dari Dapil Bitung-Minahasa Utara, Fabian Kaloh, ikut angkat suara.
Fabian diketahui pernah berkarir sebagai ASN di Pemkot Bitung. Berbagai jabatan penting pernah diembannya selama menjadi abdi negara, antara lain Camat Bitung Timur, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, serta Asisten I Setda.
Selama karirnya sebagai ASN Fabian diketahui pernah menggelar aksi unjuk rasa. Hal itu terjadi ketika dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata. Bedanya, Fabian melakukan aksi tersebut seorang diri. Ia nekat mengajukan tuntutan ke Walikota Bitung saat itu, almarhum Milton Kansil, tanpa melibatkan rekan-rekan ASN.
“Iya, saya waktu itu seorang diri saja,” ujarnya perihal aksi dimaksud.
Ketua Komisi I DPRD Sulut ini lalu membeberkan pendapatnya terkait demonstrasi ASN pagi kemarin. Ia mulanya menyoroti peserta unjuk rasa yang tidak ada dari pejabat eselon II dan III. Menurut dia, situasi itu bisa menjadi petunjuk penyebab terjadinya aksi unjuk rasa.
“Tidak ada pejabat setingkat eselon II dan III yang ikut demo. Maka ini sepertinya ada sumbatan komunikasi antara pimpinan perangkat daerah dan para stafnya. Artinya, jika komunikasi dan informasi berjalan baik di internal perangkat daerah, khususnya yang berhubungan dengan tuntutan para pendemo, maka bisa saja demonstrasi itu tidak terjadi,” paparnya.
Fabian pun berharap kedepan sumbatan komunikasi dan informasi di internal Pemkot Bitung bisa diatasi. Sumbatan itu harus dihancurkan supaya semua pihak yang ada di dalam bisa saling memahami dan mengetahui informasi terkini.
FK sapaan akrab dia, lalu menyoroti keluhan-keluhan yang disampaikan pendemo terkait kondisi keuangan mereka. Diketahui, saat berorasi perwakilan para ASN membeber sejumlah keluhan mereka, diantaranya tengah terlilit hutang karena hak keuangan mereka belum dibayarkan, dan tak punya uang untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.
“Ndak usah bohonglah, berorasi mengatakan demo itu murni jeritan istri dan anak karena kondisi keuangan yang tidak mencukupi. Tapi kalaupun itu benar, tidak mungkinlah mereka menyebar aib keluarga sendiri untuk jadi konsumsi publik. Saya berpendapat itu terjadi karena ada dalang yang mendorongnya dari belakang,” tukas Fabian.
Pendapat di atas kata dia, berhubungan erat dengan motif digelarnya aksi unjuk rasa. Fabian beranggapan aksi itu terlaksana karena ada pihak eksternal yang menungganginya. Terlebih saat ini masuk tahun politik karena ada agenda Pilkada Serentak 2024 akhir tahun nanti.
“Ini tidak mungkin 100 persen kemauan mereka (pendemo,red), pasti ada pihak luar yang memanfaatkan situasi ini. Makanya demonstrasi ASN sering terjadi saat menjelang Pilkada. Itu pasti, 1000 persen ada dalang yang memanas-manasi keadaan. Dan dalangnya siapa? Tentu tidak lain lawan politik Pak Walikota Maurits Mantiri. Saya bilang seperti ini karena saya pemainnya kok,” katanya sambil tertawa.(bds)
