MANADO,megamanado – Setelah matahari terbenam para guru tetap sibuk dengan persiapan mengajar untuk esok hari yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Anak-istri-suami kadang tidak mendapatkan perhatian seperti anak orang lain yang akan diajar.
Maklum mereka harus memperhitungkan dengan rinci apa saja yang harus diajar karena kemampuan anak berbeda. Pusing dan galau, belum lagi jika ada pemeriksaan Kepala Sekolah dan Pengawas. “Sakit maag langsung kambuh” Kasian.
Itulah ironi yang terjadi kepada seluruh guru. Sementara itu pagi hingga sore mereka harus mengajar bahkan ada yang berlanjut dengan memberikan pelajaran tambahan kepada siswa yang dianggap masih kurang mampu. Meski capek yang penting anak-anak harus pintar membaca dan menulis.
Mereka juga diuber dengan berbagai program dan aplikasi dari Kementerian Pendidikan. Mau tidak mau kemampuan harus ditingkatkan, ini artinya jika tidak menerobos maka akan tertinggal. Berangkat ikut pelatihan dan sebagainya, semua dilaksanakan dengan sepenuh hati. Ibarat mobil melaju 200 Km/Jam di tol Jagorawi. Otomatis untuk melaju cepat butuh dana karena harus ke Dinas Pendidikan-BPMP atau tempat yang layak dijadikan lokasi pelatihan.
Namun ironi sadis dan menyedihkan, Inspektorat melarang guru menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk hal-hal itu. Alasannya sudah Pegawai Negeri Sipil dan digaji pemerintah. Padahal uang bulanan itu hampir tidak cukup. “Siapa suruh jadi PNS siapa suruh jadi guru” itulah kalimat ejekan yang didapat, guru dianggap seperti bukanlah pekerjaan yang layak dibiayai mahal. Sehingga tidak perlu diberikan akomodasi spesial oleh pemerintah.
Cukup anggota dewan yang kerjaannya hanya kelayapan. Disinilah letak kesalahan pemerintah dan inspektorat. Jika hal ini terus berlanjut maka yang akan dirugikan adalah anak-anak bangsa. Guru akan awut-awutan mengajar karena setelah itu mereka harus kerja cari tambahan yang sebetulnya mereka harus menganalisis dan menelaah belajar mengajar di kelas tapi tidak dilakukan karena mencari cuan tambahan. Penulis mengkhawatirkan jika ini berlarut dan terjadi secara sistematis maka pendidikan Kota Manado akan dikalahkan oleh Papua untuk 2 tahun ke depan. Karena yang akan terjadi guru masa bodoh mengajar peserta didik. Padahal Undang-Undang tegas mengalokasikan 20 persen APBN untuk pendidikan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Saya kira ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintahan Jokowi sebelum menyelesaikan masa jabatannya tahun ini. (buferlan)
