Terkait Penerapan Spesifikasi Teknis Revisi II Tahun 2018, Kinerja Kabalai BPJN Sulut Disorot

Megamanado.com, Manado– Kinerja BPJN Sulut khususnya Kabalai Hendro Satrio akhir-akhir ini menjadi perhatian, hal ini merujuk pada Spesifikasi teknis revisi 2 tahun 2018 yang penerapannya patut dipertanyakan. Ini berkaitan dengan alat Blending Equipment untuk proses pencampuran agregat kelas A Sebagai komponen pembentuk harga satuan.

Berdarkan pantauan media ini, ditahun anggaran 2023 ini, tidak diketemukan penyedia jasa yang melakukan proses pencampuran LPA mengunakan feder mekanis/blending equipment. Semua penyedia jasa hanya mengunakan alat bantu jenis Excavator maupun Loader.

Ini terang-terangan melanggar petunjuk spesifikasi teknis, dilihat dari sisi mutu, ini merupakan cacat mutu, karena dasar penyusunan EE/OE dan HPS terkait mata pembayaran LPA adalah alat blending equipment, alat ini merupakan bagian dari pembentuk harga satuan, akibatnya negara merugi hingga miliyaran rupiah.

Dari segi kualitas seharusnya proses pencampuran diwajibkan harus menggunakan alat tersebut (feder makanis), jika tidak maka bahan LPA harus ditolak oleh pengguna jasa dan konsultan pengawas.

Sudah jelas ini merupakan kelalaian yang sangat fatal, akibat kurangnya pengetahuan terkait penerapan spesifikasi teknis. Kabalai beserta kepala laboratorium BPJN Sulut harus bertanggung jawab terhadap permasalahan ini.

Narasumber jelas mengatakan, jika mutu pekerjaan dilapangan ingin menjadi baik, dibutuhkan keberanian kepala balai, Kasatker, Kepala seksi dan PPK.

“Apakah mereka seberani itu, Saya yakin mereka tidak akan berani menerapkan spesifikasi teknik rev II 2018 secara ideal karena mereka akan mempertaruhkan jabatan mereka” jelas Narsum

Tidak sampai disitu, Narsum juga menyinggung kualitas mutu campuran beraspal panas yang harus menjadi perhatian. dari pantauan dilapangan, bahwa hampir semua mutu aspal perlu dipertanyakan, beban negara terkait pemenuhan jalan dalam kategori mantap sangat besar, namun disisi lain penerapan spesifikasi teknis dilapangan terkait mutu aspal sepertinya belum maksimal. Contohnya, pengujian Marshall sisa yang disyaratkan 90% dari Marshall awal patut menjadi bagian penting dalam evaluasi pengujian sebagai dasar pembayaran.

Untuk itu kami awak media dan LSM akan mengawal proses penerapan spesifikasi teknis pada proyek proyek yang menggunakan dana negara tahun anggaran 2024. Termasuk Ada beberapa ahli yang bersedia terlibat. Lebih khusus paket paket yang penyedianya berdasarkan penunjukan melalui sistem E-Katalog. Karena menurut kami harga satuan E-Katalog sangat tinggi. Tampa Dengan mengurangi mutu pekerjaan, penyedia jasanya telah memiliki profit.

Sampai berita ini diturunkan, pihak BPJN Sulut belum merespon konfirmasi media ini terkait permasalahan tersebut.

(Irv)

Related posts