Bitung, megamanado- Politisi muda Geraldi Mantiri bicara tentang kaderisasi dan etika dalam berpolitik. Ia mengungkit hal itu dalam kampanye PDI Perjuangan di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu.
PDI Perjuangan melanjutkan kampanye rapat umum terbatas pada Kamis (18/1/2023) sore. Kampanye ini dikhususkan untuk caleg DPRD Bitung Dapil III yang meliputi Kecamatan Matuari dan Ranowulu. Selain mereka, caleg DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Dapil II dan caleg DPR RI juga diperkenankan berorasi.
Geraldi mendapat kesempatan pertama menyampaikan orasi politik. Ia membahas pengalamannya ketika pertama kali terjun ke politik praktis. Dikatakannya, meskipun sang ayah (Maurits Mantiri,red) berstatus sebagai ketua partai, ia tak mendapatkan privilege atau keistimewaan.
“Saya baru dipercaya mencalonkan diri tahun 2019. Padahal sebelum itu saya sudah terlibat dalam politik praktis. Tapi tidak seperti yang lain, saya tidak langsung menjadi pengurus partai di level tertentu. Saya memulainya dari bawah di level pengurus ranting,” ungkapnya.
Raldi sapaan akrab dia, sengaja mengangkat cerita itu untuk memberi penekanan terkait kaderisasi di PDI Perjuangan. Ia menegaskan bahwa partainya sangat mengutamakan proses dari bawah sebelum naik ke level yang lebih tinggi.
“Dan proses pengkaderannya ada bermacam-macam. Contohnya seperti kami 30 caleg DPRD Bitung. Sebelum ditugaskan oleh partai, kami harus melalui yang namanya sekolah partai. Di situ kami digembleng dan dibekali dengan berbagai pengetahuan, yang tujuannya mempersiapkan kami menjadi kader yang tangguh dan punya kapabilitas,” tuturnya.
Raldi lalu mengaitkan proses kaderisasi ini dengan praktik yang dilakoni partai lain. Dalam beberapa waktu terakhir kata dia, ada sejumlah partai yang menunjukan manuver politik tidak elok sekaligus melangkahi etika.
“Tidak perlu jauh-jauh, contohnya di Bitung sini. Ada caleg dari partai lain memasang baliho yang juga menampilkan foto kader partai kita. Ini kan tidak etis. Saya tidak bermaksud membandingkan proses pengkaderan di PDI Perjuangan dengan partai lain. Tapi kalau cara mereka seperti itu, mau tidak mau harus disinggung,” tukasnya.
Cara seperti itu lanjut Raldi, justru menunjukan partai lain tidak profesional mengurus internal mereka. Proses kaderisasi tidak jalan dan lebih memilih menempuh cara instan dengan mencomot kader partai kompetitor.
“Selain menunjukan etika yang tidak baik, itu juga menunjukan pengelolaan partai yang asal-asalan,” sindirnya.
Baliho salah satu caleg Partai NasDem yang memajang foto kader PDI Perjuangan Hengky Honandar.(ist)
Diketahui, beberapa waktu lalu salah seorang caleg DPRD Bitung dari Partai Demokrat, Ricky Yohanes, memasang baliho dirinya yang disandingkan dengan foto Walikota Walikota Bitung yang juga kader PDI Perjuangan, Hengky Honandar. Belakangan setelah muncul pro dan kontra di kalangan masyarakat, baliho tersebut akhirnya diturunkan.
Mirisnya, kejadian serupa kembali terjadi baru-baru ini. Salah satu caleg DPRD Bitung dari Partai NasDem, Handry Anugerahang, juga menampilkan foto Hengky Honandar dalam balihonya. Baliho tersebut didapati terpasang di beberapa titik di Kecamatan Madidir dan Girian.
Mundur lebih ke belakang, Partai Gerindra juga pernah melakukan hal yang hampir sama. Bahkan bisa dibilang yang dilakukan Gerindra lebih parah lagi. Medio Mei lalu saat tahapan pendaftaran bakal caleg ke KPU Bitung, partai tersebut sempat mendeklarasikan Hengky Honandar sebagai calon Walikota mereka pada Pilkada Bitung nanti.
Hengky sendiri sampai saat ini masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan. Ia bahkan menduduki jabatan Wakil Ketua DPC Bitung mendampingi Maurits Mantiri sebagai ketua. Beberapa waktu lalu ia juga pernah memberi pernyataan terkait posisi dirinya, yakni tetap setia sebagai kader PDI Perjuangan.(bds)