Saksi Ahli Katakan untuk menyelamatkan IUP OP, Komisaris Bisa Ambil Keputusan

MINAHASA-Megamanado.com-Pengadilan Negeri (PN) Tondano kembali menggelar sidang kasus tambang di Ratatotok, kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dengan terdakwa Arny Kumolontang, Sie You Ho, dan Donal Pakuku, di ruang Cakra, Jumat (10/11/2023).

 

 

Dalam Persidangan dipimpin langsung majelis hakim dengan hakim ketua Erenst Ulaen didampingi hakim anggota Nur Dewi Sundari dan Dominggus Paturuhu.

 

 

Agenda persidangan kali adalah mendengarkan keterangan saksi ahli di bidang hukum pertambangan, Prof Dr Ir Abrar Saleng, SH, MH, guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang dihadirkan penasehat hukum Oc Kaligis.

 

 

Dalam persidangan hakim ketua meminta pendapat saksi ahli tentang bolehkan orang asing boleh melakukan pertambangan di Indonesia sebagai investor.

 

“Ada suatu perusahaan tertentu dalam pengurusnya ada orang asing baik sebagai direksi maupun komisaris, bagaimana pendapat sudara ahli?” tanya hakim ketua.

 

 

 

Saksi ahli mengatakan bahwa hal itu memungkinkan, sepanjang mendapat persetujuan dari Kementerian ESDM dan Kemenkumham.

 

“Tapi tidak bisa merubah nama IUP meskipun di dalamnya rekomendasi, IUP hanya diguna oleh Direksi dan komisaris,” kata ahli.

 

 

 

Berdasarkan Permen ESDM nomor 7/2020 pasal 67, bahwa untuk pemegang IUP yang akan mengubah komposisi saham wajib mendapatkan persetujuan dari menteri ESDM. Tapi kalau mengubah komposisi pengurus, bukan wajib mendapat persetujuan, tapi wajib menyampaikan kepada Menteri ESDM sebelum disahkan Menteri Hukum dan HAM,” jelas ahli.

 

Sementara itu, hakim anggota Dominggus Paturuhu meminta pendapat ahli tentang terhadap suatu perusahaan pertambangan yang sudah mempunyai IUP yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

 

 

 

“Apakah boleh atau tidak. Dan terhadap pihak ketiga itu ada kriteria khusus untuk dapat berkerja sama dengan pemilik IUP,” terang hakim.

 

“Sebenarnya yang bisa dikerjasamakan itu hanya berkaitan dengan investasi saham, semua kegiatan itu menjadi tanggung jawab itu pemegang IUP Direksi dan komisaris,” jawab ahli.

 

 

 

Selain itu, ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan perizinan. Apabila ada suatu perizinan IUP OP diberikan kepada suatu perusahaan A yang sudah mempunyai organisasi atau pemegang saham.

 

 

 

“Apakah dapat dimaknai diberikan pula kepada organisasi perusahaan baik itu direktur utama, direktur keuangan ataupun komisaris utama dan lain sebagainya. Ataukah izinnya hanya diberikan kepada perusahaan tersebut?, Bisa jadi karena itu sudah ada kontrak kerja sama,” ucapJPU.

 

 

 

Saksi Ahli mengatakan bahwa izin diberikan hanya kepada perusahaan tersebut. “Dan tidak bisa diberikan salah satu pengurus organisasinya, hanya bisa dilakukan oleh direksi dan komisaris” kata ahli.(koresy)

 

Related posts