Minut, megamanado-Pemerintah Kabupaten Minut di bawah kepemimpinan Bupati Joune Ganda dan Wabup Kevin Lotulong dalam Komitmen pelaksanaan program Anti Korupsi mendapatkan capaian, kemajuan dan progres positif.
Progres keberhasilan Pemda Minut menuai hasil baik, dimana 8 area intervensi yang telah dimintakan dokumen sudah ada dalam aplikasi Jaga.id
Perencanaan dan Penganggaran, nilai nilai dari pemkab Minut yakni 58 dan untuk kabupaten/kota se Sulut, ada di urutan 2 setelah bolsel, juga kab/kota seluruh Indonesia berada di urutan 60 dari 500-an.
Tak hanya itu, Dalam Evaluasi dan Verifikasi Data Dukung MCP 2023, Tidak Lanjut SPI 2022 dan Peningkatan SPI 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melakukan Rapat Koordinasi bersama Pemerintah se-Sulawesi Utara, 12-13 September 2023 di Kantor Gubernur Sulut lalu, ternyata Pemkab Minut menduduki peringkat pertama atau tertinggi se Indonesia dalam hal area pengadaan barang dan jasa dengan Indeks nilai sempurna 100.
Mengenai hal itu, Bupati mengatakan bahwa ini merupakan Komitmen terarah dan terstruktur dari pemkab minut.
“Ini merupakan Komitmen pemkab minut untuk perbaikan dan terus berprestasi di tingkat nasional sekaligus menunjukan tata kelola pemerintahan yang terbaik,” Kata Bupati Minut Joune Ganda.
Disisi lain, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Lidya Warouw menjelaskan Indikator yang dinilai melalui aplikasi Jaga Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dalam monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan, khusus area intervensi Pengadaan Barang dan Jasa variabel yang dinilai antara lain Pemenuhan Komitmen P3DN pada aplikasi SIPD, Implementasi e-Katalog, Konsolidasi pengadaan, Penayangan Sirup tepat waktu 31 Maret, pelaksanaan 10 Proyek strategis daerah, nilai survey kepuasan masyarakat, vendor manajemen sistem dan penguatan profesionalisme SDM UKPBJ.
“Sejak Kepemimpinan JGKWL mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Tahun 2021 nilai 79, tahun 2022 nilai 97,5 dan tahun 2023 nilai 100 (Berdasarkan data, tahun 2020 pada pemerintahan sebelumnya nilai 47,55),” Jelasnya.
Diketahui, ada 8 area intervensi penilaian KPK yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Penguatan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Daerah.
