Walikota Bitung Maurits Mantiri menerima penyerahan Sertifikaf ISO 27001:2022 dari PT Sekuriti Siber Indonesia.(ist)
Bitung, megamanado- Pemkot Bitung mengantongi Sertifikat ISO 27001:2022 untuk sistem informasi dan pusat data. Dengan demikian, keamanan serta kerahasiaan semua data yang dikelola berada di level tinggi.
Pemkot Bitung menerima Sertifikat ISO 27001:2022 dari PT Sekuriti Siber Indonesia. Perusahaan tersebut bergerak di bidang teknologi informasi dan layanan industri, serta penyedia layanan keamanan siber level internasional.
Sertifikat diserahkan oleh Heril Juliawan selaku Vice President PT Sekuriti Siber Indonesia, Rabu (26/7/2023), di Lantai IV Kantor Walikota Bitung. Sertifikat itu diterima Walikota Maurits Mantiri yang didampingi Sekretaris Kota Rudy Theno, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Theo Rompas.
Heril dalam penyampaiannya memuji pencapaian Pemkot Bitung. Alasannya, ini pertama kali pihaknya diminta menangani keamanan siber instansi pemerintah. Biasanya kata dia, PT Sekuriti Siber Indonesia melayani permintaan dari perusahaan-perusahaan besar.
“Biasanya yang kita tangani corporate (perusahaan,red). Tapi karena ini instansi pemerintah jadi awalnya agak bingung. Ternyata setelah jalan kami lihat semua sudah siap. Infrastrukturnya, sistem informasinya, semua sudah layak. Semua sudah standar corporate,” tukasnya.
Heril pun mengakui keamanan siber yang diberikan ke Pemkot Bitung lazim dipakai untuk level perusahaan, dalam hal ini perusahaan startup. Artinya menurut dia, keamanan siber yang dimiliki oleh Pemkot Bitung sudah sangat-sangat kuat.
“Biasa digunakan startup jadi tingkat keamanannya kuat. Dan seperti yang saya bilang tadi, infrastruktur yang dimiliki Pemkot Bitung memang layak untuk level itu,” katanya.
Sementara, Maurits Mantiri dalam sambutannya menjelaskan alasan menghadirkan keamanan siber. Ia menyebut perlindungan terhadap sistem informasi dan data yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sangat penting.
“Kami menempuh langkah ini bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk memastikan informasi dan data masyarakat yang kami kelola terjamin keamanannya. Di era seperti sekarang kebocoran data dan informasi sangat rentan terjadi, dan itu kerap merugikan masyarakat,” terangnya.
Maurits juga menyampaikan manfaat lain dari upaya tersebut. Salah satunya adalah peluncuran kebijakan pemerintah terkait layanan publik. Ia memastikan tingkat keamanan data yang terjamin akan berdampak pada pemberian layanan yang lebih tepat sasaran.
“Karena data atau informasinya tidak bisa dicuri, dipalsukan ataupun diubah-ubah. Sehingga nanti tidak ada lagi yang datanya salah atau berbeda dari yang sebenarnya. Contohnya data kependudukan,” papar yang bersangkutan.(bds)
