Walikota Bitung Maurits Mantiri memimpin apel perdana jajaran Pemkot Bitung pasca libur dan cuti bersama perayaan Idul Adha.(ist)
Bitung, megamanado- Walikota Maurits Mantiri kembali mengingatkan profesionalisme ke seluruh ASN dan THL di Pemkot Bitung. Ia meminta hal itu benar-benar dijalankan dengan serius dan penuh kedisiplinan.
Maurits menyampaikan hal itu saat memimpin apel pasca libur dan cuti bersama perayaan Idul Adha 1444 H, Senin (3/7/2023) pagi. Apel diikuti seluruh jajaran termasuk para kepala perangkat daerah.
“Harus benar-benar kerja sesuai dengan ketentuan. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab harus dilaksanakan,” pintanya di lokasi apel di Tribun Upacara Pemkot Bitung.
Maurits menegaskan profesionalisme wajib ditunjukan. Sebagai aparat pemerintah hal tersebut jadi sebuah keharusan yang tak bisa ditawar. Ia pun memastikan akan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap hal itu.
Maurits juga menyentil soal kepemimpinan. Ia menekankan kepala perangkat daerah menunjukan keteladanan bagi bawahannya. Mereka harus jadi panutan dan contoh yang baik dalam pekerjaan.
“Jadi pejabat eselon II itu harus repot. Kalau tidak mau repot jangan jadi pejabat. Harus jadi contoh bagi anak buah dalam menegakan profesionalisme kerja. Sebab kalau tidak, maka pejabat itu sendiri yang akan ditegakkan,” tandasnya.
Lebih lanjut, Maurits turut mengingatkan sistem kerja malendong alias gotong-royong. Ia meminta sistem dimaksud diterapkan di seluruh level pemerintahan. Hal itu penting karena sistem gotong-royong efektif menuntaskan pekerjaan.
“Kekompakan dan kebersamaan jadi kunci utama menuntaskan pekerjaan. Itu semangat gotong-royong yang harus selalu kita kedepankan. Dan perlu saya sampaikan, jangan hormati Maurits dan Hengky, tetapi hormatilah tugas yang diberikan oleh undang-undang,” tuturnya.
Dalam apel tersebut Maurits juga menyinggung netralitas ASN dan THL terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Ia meminta mereka mematuhi ketentuan demi penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Maurits menegaskan tidak akan mentolerir jika ada pelanggaran yang terjadi, termasuk melaporkan ke Bawaslu jika ada bawahannya yang melanggar.(bds)
