Standar Pelayanan Publik Pemkot Bitung Belum Beranjak dari Zona Kuning

Kepala Kantor Ombudsman Perwakilan Sulut, Meilany Fransiska Limpar, menyerahkan hasil penilaian standar kepatuhan pelayanan publik Pemkot Bitung untuk tahun 2022. Hasil penilaian itu diterima oleh Wakil Walikota Hengky Honandar yang didampingi Sekretaris Kota IGN Rudy Theno.(ist)

 

Read More

Bitung, megamanado- Pemkot Bitung masuk zona kuning terkait penilaian standar kepatuhan pelayanan publik untuk tahun 2022. Penilaian tersebut diberikan Ombudsman RI melalui Kantor Perwakilan Sulawesi Utara atau Sulut.

 

Penyerahan hasil penilaian oleh Ombudsman dilaksanakan Selasa (14/2/2023). Agenda itu diadakan di Ruang Sidang Lantai IV, Kantor Walikota Bitung. Wakil Walikota Hengky Honandar dan Sekretaris Kota IGN Rudy Theno menerima hasil penilaian tersebut.

 

Hasil penilaian zona kuning sudah didapat Pemkot Bitung selang beberapa tahun terakhir. Penilaian dimaksud secara kualitas berada di level sedang atau memperoleh nilai C. Untuk tahun ini, skor yang didapat Pemkot Bitung adalah 63,36.

 

Meilany Fransiska Limpar selaku Kepala Kantor Ombudsman Perwakilan Sulut memberikan penjelasan. Ia membeber metode penilaian yang dilakukan untuk memberikan skor terhadap kepatuhan pelayanan publik. Ada empat dimensi atau variabel penilaian yang ia sampaikan pada kesempatan itu.

 

“Pertama terkait input yang di dalamnya meliputi kompetensi penyelenggara serta sarana prasarana, kedua terkait proses pelayanan kepada publik, ketiga soal output yang dirasakan masyarakat, dan yang terakhir menyangkut pengaduan serta pengelolaannya,” ungkap Meilany.

 

Khusus poin ketiga, Meilany mengaku pihaknya mengambil sampel keterangan dari masyarakat. Total ada 30 orang yang dijadikan responden guna mengukur standar kepatuhan pelayanan publik yang dijalankan Pemkot Bitung.

 

“Hasil yang didapat adalah masyarakat cukup puas dengan pelayanan yang diberikan. Baik itu pejabat maupun unit kerja yang melaksanakan dianggap cukup bagus. Begitu juga soal pengelolaan dan respons terhadap pengaduan,” terang yang bersangkutan.

 

Hengky Honandar langsung menanggapi hasil penilaian di atas. Ia berterima kasih kepada Ombudsman RI atas penilaian yang dilakukan. Menurutnya, hasil yang didapat sudah pasti akan dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan publik.

 

“Kami berterima kasih karena dengan penilaian ini kami bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Tentu yang sudah bagus akan dipertahankan dan diupayakan lebih bagus lagi,” tuturnya.

 

Hengky pun meminta seluruh pimpinan perangkat daerah yang hadir agar memperhatikan hal tersebut. Ia berharap mereka bisa mengambil pelajaran agar di kemudian hari kepatuhan terhadap standar pelayanan publik jadi lebih baik.

 

“Harus diperhatikan. Apa yang kurang harus ditambah supaya masyarakat benar-benar puas dengan kinerja pemerintahan,” tandasnya.(bds)

Related posts