Wakil Walikota Bitung Hengky Honandar bersama Asisten III Benny Lontoh dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Rahmat Dunggio, berfoto bersama dengan Tim Penilai Paritrana Award 2022 tingkat Provinsi Sulut.(ist)
Bitung, megamanado- Pemkot Bitung masuk dalam nominasi penerima Paritrana Award 2022 tingkat Provinsi Sulawesi Utara atau Sulut. Keberhasilan mewujudkan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan jadi dasar penilaiannya.
Kepastian menjadi nominator Paritrana Award 2022 didapat baru-baru ini, tepatnya Kamis (2/2/2023). Kala itu Pemkot Bitung diundang hadir mengikuti wawancara dalam rangka penilaian penganugerahan tersebut. Kegiatan itu diadakan di Hotel Luwansa Manado, Jalan Pomorouw, Kecamatan Tikala.
Paritrana Award diberikan untuk pemerintah daerah yang dianggap berhasil mewujudkan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemberian penghargaan ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sebelumnya, pada 2019 lalu Pemkot Bitung sudah pernah menerima penghargaan tersebut untuk tingkat nasional.
Dalam wawancara di Hotel Luwansa Manado Pemkot Bitung diwakili Wakil Walikota Hengky Honandar, Asisten III Benny Lontoh, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Rahmat Dunggio. Mereka mempresentasikan tentang sistem perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diadakan Pemkot Bitung.
“Sistem yang kami bangun adalah mengintervensi dengan serius pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi mereka yang berhak. Tujuannya jelas, yaitu ingin memastikan para pekerja memperoleh perlindungan yang dibutuhkan,” ujar Hengky Honandar saat mengikuti wawancara.
Intervensi lanjut Hengky, dilakukan dalam bentuk kebijakan yang mewajibkan pemberian jaminan sosial bagi pihak yang membutuhkan. Kebijakan itu dituangkan dalam program kerja Pemkot Bitung yang sudah barang tentu didukung oleh APBD.
“Dan dalam data kami, jaminan sosial itu diberikan kepada pegawai pemerintah non ASN, termasuk aparat di kelurahan yang terdiri dari kepala lingkungan dan ketua RT, kemudian para pekerja rentan dan penerima upah bulanan yang ada di masyarakat, hingga anggota KORPRI di lingkungan Pemkot Bitung yang belum terakomodir,” paparnya.
Hengky pun membeber jumlah pekerja yang memperoleh perlindungan jaminan sosial. Total kata dia, jumlahnya mencapai 68.201 orang. Jumlah itu terdiri dari pekerja penerima upah sebanyak 21.033 orang, dan pekerja bukan penerima upah/informal sebanyak 41.168 orang. Sudah termasuk dalam data itu para tukang ojek, kuli bangunan dan profesi kecil lainnya.
“Bahkan peserta MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran,red) tingkat Sulut yang tahun lalu diadakan di Bitung juga kita akomodir. Begitu juga dengan atlet Porprov (Pekan Olahraga Provinsi,red) kita yang berlomba di Bolmong belum lama ini, mereka semua kita berikan jaminan sosial,” tukasnya.
Pelaksanaan wawancara dalam rangka penilaian Paritrana Award tingkat Provinsi Sulut dilakukan oleh tim penilai. Tim tersebut terdiri dari Sekretaris Provinsi Sulut Steve Kepel selaku ketua, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sulut Sunardy Syahid selaku sekretaris, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemprov Sulut Erny Tumundo selaku anggota.
Selain mereka, tim penilai juga beranggotakan Amelia dari DPP Apindo Sulut, Jack Andalangi dari perwakilan konfederasi pekerja atau buruh, serta sejumlah pakar dan akademisi yang terdiri dari Een Walewangko, Tri Oldy Rotinsulu, Ronny Maramis serta Michael Mamentu.(bds)
