Walikota Bitung Maurits Mantiri menerima penghargaan dari Dirjen HAM Kemenkumham Mualimin Abdi. Penghargaan diberikan atas keberhasilan Pemkot Bitung menghadirkan pelayanan publik berbasis HAM.(ist)
Bitung, megamanado- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menganugerahi penghargaan bagi Pemkot Bitung. Penghargaan diberikan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang dianggap memenuhi hak asasi manusia.
Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung Senin (12/12/2022) malam. Walikota Maurits Mantiri menerima langsung penghargaan itu di Hotel Sultan Jakarta. Ia menerimanya dari salah satu petinggi Kemenkumham, yakni Dirjen HAM Mualimin Abdi.
Maurits dalam keterangan tertulisnya menjelaskan perihal prestasi dimaksud. Kemenkumham kata dia, memberikan penghargaan atas penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).
“(Penghargaan) ini diberikan atas kinerja pelayanan publik di DPM-PTSP. Selain memudahkan, pelayanan publik yang kita hadirkan dianggap sudah berbasis HAM,” terangnya.
Pelayanan publik berbasis HAM harus memenuhi sejumlah aspek. Selain mudah, cepat dan profesional, kegiatan itu juga harus didukung dengan fasilitas yang sesuai dan memadai. Artinya, sebuah instansi pemerintah wajib memenuhi apa saja yang menjadi kebutuhan publik dalam kegiatan itu.
“Dan tentunya yang tidak kalah penting harus mengacu pada aturan perundang-undangan. Tidak boleh ada pungli dan praktik lain yang bertentangan dengan aturan,” tukasnya.
Maurits pun menyampaikan harapannya atas pencapaian itu. Ia berharap kedepan kegiatan pelayanan publik di perangkat daerah lain akan mengikuti jejak DPM-PTSP. Sebisa mungkin kata dia, semua pelayanan publik di Pemkot Bitung harus berbasis HAM.
“Ini harus jadi motivasi bagi yang lain. Harus bisa mengikuti agar masyarakat puas dengan kinerja kita dalam hal pelayanan,” katanya.
Penyerahan penghargaan oleh Kemenkumham dilakukan dalam rangka peringatan Hari Hak Asasi Sedunia tahun 2022. Maurits tidak sendiri menghadiri acara itu. Ia didampingi Kabag Hukum Budi Kristiarso, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Albert Sergius.(bds)
