Bitung, megamanado- Geraldi Mantiri mengaku menghabiskan uang negara hingga ratusan juta rupiah setiap tahun. Uang itu dipakai untuk bepergian ke luar daerah.
“Setiap tahun seperti itu, kurang lebih Rp 200 juta,” ujar yang bersangkutan di Riverside Cafe and Resto, Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Jumat (29/7/2022).
Kegiatan bepergian ke luar daerah tersebut dalam rangka perjalanan dinas anggota DPRD Bitung. Pasalnya, anggota DPRD maupun DPR RI memang punya fasilitas seperti itu. Dalam melaksanakan tugas ke luar daerah mereka dibekali dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD.
“Dalam sebulan bisa dua kali melakukan perjalanan dinas. Makanya kalau dihitung total anggarannya sekitar Rp 200 juta” terang politisi muda tersebut.
Geraldi mengungkapkan hal di atas di hadapan banyak orang. Ia menyampaikan itu saat menggelar kegiatan reses anggota DPRD Bitung. Menurutnya, perjalanan dinas wakil rakyat bukan hal yang tabu diketahui publik.
“Jujur saja, teman-teman yang lain (sesama anggota DPRD Bitung) agak risih untuk terbuka soal ini. Apalagi kalau ditanya wartawan, ada rasa khawatir untuk menyampaikan hal itu. Tapi kalau saya tidak, saya terbuka saja,” tukasnya.
Ia pun menyampaikan alasan bersikap demikian. Paling utama kata dia, perjalanan dinas yang dilakoni harus bisa dipertanggungjawabkan.
“Saya bersikap terbuka karena bisa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan. Bukan hanya pertanggungjawaban soal keberangkatan saja, tapi juga hasil yang didapat dari kegiatan itu. Dan ini bukan cuma saya, kami semua di Fraksi PDI Perjuangan seperti itu. Kalau berangkat harus ada hasil yang dibawa pulang ke Bitung,” terangnya.
Geraldi pun membeber sejumlah hasil yang didapat selama melakukan perjalanan dinas. Teraktual kata dia, adalah melobi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS, serta melobi Dana Bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP.
“Dua program bantuan ini kami lobi langsung ke pusat lewat DPR RI. Untuk BSPS lewat almarhum Pak Herson Mayulu, sedangkan PIP lewat Ibu Adriana Dondokambey dan Vanda Sarundajang. Jadi kami memanfaatkan jaringan di pusat karena di PDI Perjuangan memang seperti itu,” paparnya.
Manfaat dari hasil lobi dimaksud sudah dirasakan oleh masyarakat. Untuk BSPS misalnya, sudah ada ratusan rumah warga kurang mampu yang tersentuh program bantuan tersebut.
“Tahun ini ada 50 rumah warga di Kecamatan Matuari yang jadi sasaran program. Rumah mereka dibedah untuk dibuat lebih layak huni. Tahun kemarin juga begitu. Dan per tahunnya anggaran yang turun dari pusat untuk BSPS ini mencapai miliaran rupiah. Jadi kalau dibandingkan dengan anggaran perjalanan dinas yang kami pakai itu sangat sebanding,” ucapnya.
Pun demikian dengan Dana Bantuan PIP. Ribuan pelajar di Bitung selaku objek telah menikmati manfaat dari bantuan tersebut.
“Tahun ini sekitar 1.600 pelajar jadi penerima bantuan PIP. Mereka menerimanya satu tahun sekali dengan jumlah berbeda-beda. Untuk pelajar SD Rp 450 ribu per orang, sedangkan SMP Rp 750 ribu per orang. Kalau tahun lalu justru lebih banyak lagi, ada sekitar 2.500 orang. Dan ini pasti akan terus berlanjut hingga tahun-tahun mendatang,” tukasnya.
Selain dua program di atas, ada juga bantuan lain yang berhasil dilobi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bitung. Ada alat uji kir untuk kendaraan bermotor, bus sekolah, pengembangan dermaga penyeberangan ke Pulau Lembeh, pengadaan marka jalan, pengadaan kapal feri, serta kucuran anggaran untuk pembangunan fasilitas publik. Meski belum semua permohonan di atas terealisasi, namun upaya yang dilakukan sudah berbuah hasil.
“Jadi pada intinya anggota Dewan melakukan perjalanan dinas bukan untuk foya-foya, tapi untuk melaksanakan tugas yang memang jadi tanggung jawab kami. Ini harus saya sampaikan supaya masyarakat tahu. Selama ini kami mendapat penilaian miring ketika ke luar daerah, padahal kami membawa pulang hasil dari kegiatan itu,” tandas Geraldi.
Hadir dalam kegiatan reses dimaksud konstituen Geraldi yang berasal dari Kecamatan Matuari dan Ranowulu, serta sejumlah pejabat Pemkot Bitung. Dan seperti biasa, kesempatan itu dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka lewat wakil rakyat.(bds)