
Bitung, megamanado- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Utara (Sulut) mendukung penuh pelaksanaan program Analog Switch-Off (ASO). Bentuk dukungan itu ditunjukan dengan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat.
Kegiatan sosialisasi KPID Sulut digelar Senin (13/6/2022). Kegiatan itu diadakan di Kantor Walikota Bitung dan diikuti jajaran pemerintah serta perwakilan masyarakat.
Narasumber sosialisasi tersebut tak hanya berasal dari internal KPID. Dua anggota DPRD Sulut dari Dapil Bitung-Minahasa Utara, Fabian Kaloh dan Melky Pangemanan, diundang jadi pembicara pada kegiatan dimaksud.
Komisioner KPID Sulut Susanto Pengasihan Amisan memberi penjelasan terkait sosialisasi itu. Ia menyebut program ASO yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika harus diketahui secara luas oleh masyarakat. Adapun program ASO ini terkait penghentian siaran televisi analog untuk diganti dengan siaran secara digital.
“Masyarakat luas harus tahu karena ini berhubungan langsung dengan mereka. Makanya sosialisasi ini kita adakan supaya masyarakat tahu dan selanjutnya bisa beradaptasi ketika program ini jalan,” tuturnya.
Susanto dalam kesempatan itu memberi dorongan bagi Pemkot Bitung. Ia berharap lembaga dimaksud bisa memperkuat sosialisasi ke masyarakat.
“Makanya selain perwakilan masyarakat, peserta sosialisasi ini adalah jajaran pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan. Itu maksudnya agar Camat dan Lurah bisa menjadi ujung tombak sosialisasi di masyarakat,” katanya.
Fabian Kaloh punya pendapat yang sama dengan Susanto. Ia menyebut sosialisasi program ASO harus lebih masif dilakukan agar sasarannya tercapai.
“Apalagi program ini sudah jalan. Meskipun belum semua daerah, termasuk Bitung juga belum, tapi sosialisasi sudah harus dilakukan. Lagipula ini ada kaitannya dengan program Pak Walikota dan Wakil Walikota Bitung, yaitu Kota Digital,” paparnya.
Fabian pun menyentil soal pembagian Set Top Box atau STB, peralatan dekoder yang berfungsi mengonversi sinyal digital menjadi gambar dan suara untuk televisi. Ia mengingatkan pembagian STB itu harus tepat sasaran.
“Karena itu pemerintah harus menyiapkan data yang valid soal penerima STB ini. Jangan sampai jatuh ke pihak yang bukan sasaran. Nah, karena itulah sosialisasi harus digencarkan karena sekaligus juga untuk pendataan,” tukasnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkot Bitung, Theodorus Rompas, langsung merespon hal di atas. Ia memastikan pihaknya telah dan sementara melaksanakan sosialisasi ke masyarakat.
Pun demikian dengan pembagian STB. Theo mengaku proses pengumpulan data untuk keperluan itu sementara berlangsung.
“Tapi memang belum masuk semua. Masih banyak kelurahan yang belum memasukan data sebagai acuan pembagian STB,” ucapnya.
Selain Susanto Amisan, Komisioner KPID Sulut yang lain juga hadir dalam kegiatan sosialisasi di Kantor Walikota Bitung. Mereka adalah Meilany Rauw dan Merlyn Watulangkow.(sdb)