Ratahan, megamanado.com–Pemerhati pembangunan Veppy Rambi meminta Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap mengevaluasi dan mengkaji kembali keberadaan Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Budi Raranta. Permintaan tersebut disampaikan Veppy menyikapi munculnya sejumlah masalah, khususnya soal kemitraan dengan pers di Diskominfo SP Mitra saat ini.
“Pak Bupati James Sumendap harus melakukan evaluasi terhadap kinerja bahkan jabatan Kadis Kominfo. Beliau telah gagal karena menimbulkan banyak persoalan termasuk berlaku tidak adil kepada rekan-rekan pekerja pers,” ujar Veppy kepada wartawan Jumat, (7/5/2021).
Aktivis vokal ini mengusulkan agar bupati menempatkan pejabat yang punya kemampuan mumpuni mengingat Diskominfo merupakan ujung tombak dalam menyampaikan capaian keberhasilan pembangunan duet James Sumendap-Jocke Legi.
“Banyak pejabat yang lebih dulu memimpin Kominfo tapi tidak pernah rebut seperti sekarang. Artinya kalua mereka mampu mengamankan kenapa yang sekarang berbeda. Masalahnya di mana? Bisa saja karena beliau memang belum mampu menduduki jabatan eselon II,” katanya.
Veppy menyebut pekerja pers adalah mitra kerja dari Pemkab Mitra. “Sangat tidak elok dan tidak etis apabila mereka diperlakukan tidak adil,” ucapnya.
Menurut dia, boleh-boleh saja Kominfo berlaku tidak adil kalau kemudian rekan-rekan wartawan tidak memenuhi syarat admnistrasi atau syarat untuk mendapatkan kerjasama.
“Tapi kalau sistemnya seperti yang disebutkan rekan-rekan wartawan, ini tentu satu kegagalan pejabat Kominfo dalam menjalankan kepercayaan dan amanah yang diberikan bupati dalam hal menjalin sinergitas dan kemitraan dengan pers,” ungkapnya.
Memang dalam tiga bulan terakhir, masalah demi masalah khususnya soal kemitraan dengan media di Dinskominfo SP muncul. Timbulnya berbagai persoalan tersebut, diduga karena Kadis Kominfo SP mengeluarkan kebijakan yang nyaris tak mendasar secara aturan bahkan logika dalam hal pemberian kerjasama pemasangan advertorial kepada wartawan.
Sejumlah pekerja pers menilai, langkah yang dilakukan pejabat Diskominfo saat ini menguntungkan bagi beberapa wartawan tapi justru merugikan sebagian besar wartawan.
Menurut mereka, apa yang terjadi hari ini di Diskominfo merupakan sejarah terburuk sejak para wartawan bermitra di instansi itu.
“Dari sekian pejabat yang dipercayakan Bupati James Sumendap memimpin Diskominfo, pejabat saat ini mencatatkan sejarah terburuk bagi kami,” sembur sejumlah wartawan.
Mengapa? Karena sistem yang dipakai untuk mendapatkan advetorial sangat tidak masuk akal bahkan tidak mendasar secara logika.
“Mana bisa pemberian advertorial dilakukan berdasarkan nomor urut tercepat dalam melengkapi berkas. Ini sangat aneh bahkan pertama terjadi di Indonesia,” sebut mereka.
Sudah tak mendasar secara aturan, pembagian advertorial juga berulang-ulang diberikan kepada mereka yang berada diurutan atas dalam kelengkapan berkas.
“Ini aneh bin ajaib. Lengkap berkas sudah ada 30-an media, tapi materi advetorial justru berulang diberikan kepada urutan teratas kelengkapan berkas. Makanya kalo ada yang tidak terima bahkan protes, ya jelas saja karena merasa pembagian tidak adil dan merata,” kata salah satu jurnalis senior.
Para pekerja pers inu heran karena ada yang sudah tiga kali mendapat advertorial, tapi yang lain belum dapat sama sekali. “Apa ini rule of the game yang dimaksud pejabat Kominfo? Atau ini maksudnya tidak ada faktor X?,” sindir beberapa jurnalis.
Sementara itu, terkait dengan pola yang diterapkan, Kadis Kominfo Budi Raranta menjelaskan, bahwa dirinya menjalankan sistem yang sudah diterapkan berdasarkan nomor urut kelengkapan berkas dan kuota berdasarkan anggaran kas.
“Si D lengkap ketika ketika A,B,C sudah satu putaran…. otomatis A,B,C lebih satu dari D. Kalau ada E yg lengkap kemudian ketika putaran A,B,C,D sudah satu putaran. Maka A, B,C sudah 3 kali dan D 2 kali dan E baru 1 kali. Mudah2an ilustrasi ini membantu. Dan sistem ini akan membuat yg cepat lengkap dihargai dan yg lambat melengkapi di motivasi utk lengkap,” terang Raranta kepada wartawan.
Ketika disinggung soal saran Bupati James Sumendap dalam hal kerjasama media dan Kominfo harus dilakukan pemerataan, Raranta mengatakan pemerataan yang disampaikan bupati adalah antara cetak dan online.
“Pemerataan yang Pak Bupati bilang adalah antara cetak dan online, yang pake istilah hujan merata dimana-mana,” jawab Raranta membingungkan wartawan. (*/red/alc)
