Manado, megamanado.com – Sejumlah pihak menuding Fraksi PDIP menghambat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2020 yang saat ini bergulir di lembaga DPRD Kota Manado.
Anggota Fraksi PDIP, Jein Sumilat menyayangkan tudingan yang dianggap tidak mendasar tersebut. Menurutnya, publik harus mengetahui alasan mendasar sehingga pembahasan sering ditunda.
“Dalam rapat Banmus (Badan Musyawarah) yang dipimpin langsung ketua dewan ibu Aaltje Dondokambey dan turut dihadiri ketua TAPD yang adalah Sekda, disepakati bersama bahwa pinjaman Rp300 miliar, dibahas terpisah dengan program yang menggunakan anggaran daerah. Saat itu, ketua TAPD menyetujuinya,” kata Sumilat.
Dijelaskannya, atas dasar kesepakatan tersebut, lembaga DPRD menjadwalkan paripurna nota pengantar KUA-PPAS untuk mendengarkan penjelasan Walikota.
“Dalam paripurna itu, Walikota Manado tidak menyampaikan soal pinjaman yang dimasukkan kedalam dokumen KUA-PPAS. Jadi kami berpandangan bahwa, dalam KUA-PPAS ini tidak ada program yang berkaitan dengan pinjaman itu. Tapi pada kenyataannya, setelah kami baca, 300 miliar dana pinjaman disisipkan. Jadi, penjelasan Walikota dan dokumen KUA-PPAS jauh berbeda,” ungkapnya.
Sumilat menyebut Banggar DPRD diawal pembahasan berkali-kali menagih janji ketua TAPD untuk mengeluarkan program APBD-P modal dana pinjaman.
“Beberapa kali dalam pertemuan kami menagih komitmen antara TAPD bersama Banggar. Dan lagi-lagi TAPD menyetujui. Tapi pertemuan-pertemuan selanjutnya, sama juga tidak dipisahkan. Jadi, siapa yang sebenarnya tidak konsisten,” sambungnya.
Alasan lainnya menurut Sumilat, setelah melihat penjabaran program bermodal dana pinjaman, didapati tidak berkaitan dengan tujuan pemerintah pusat memberikan pinjaman yakni Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN.
Sumilat kemudian merinci peruntukan dana PEN seperti yang tertera dalam draft. Ada mall pelayanan publik senilai Rp6 M (miliar), pembangunan graha religi 6.4 M, perumahan dan pemukiman 9,7 M lebih, penanganan sampah 7, 5 M, pengadaan alat kesehatan 160 M, pasar 56 M lebih, dan sisanya hampir 54 M tersebar di sejumlah dinas (perangkat daerah). “Sekarang, silahkan publik menilai, program mana yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi,” urainya.
Sumilat berpendapat, dengan melihat penjabaran anggaran pinjaman tersebut, tidak tergambar program yang berkaitan pemulihan ekonomi.
“Kami melihat pinjaman itu hanya untuk membangun dan pengadaan. Tidak berkaitan dengan gaji THL, dana lansia, insentif pemuka agama dan program yang katanya berkaitan dengan masyarakat secara langsung. Ingat, dana pinjaman itu tidak boleh digunakan untuk pembayaran proyek yang sudah berjalan dan hutang,” tungkasnya. (*/emc)
