Likupang, megamanado.com-Masyarakat Desa Tarabitan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, geram terhadap kinerja pemerintah desa (pemdes). Penyebabnya, menjelang akhir Mei 2020, masyarakat belum sama sekali menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI.
Sementara Bantuan Sosial Tunai (BST) Kementerian Sosial RI baru terrealisasi Kamis (21/5/2020). Padahal desa yang lain sudah bersiap menerima BLT DD dan BST tahap kedua.
“Kami sudah disuruh diam dan kerja dari rumah, tapi bantuan belum turun. Padahal sudah masuk bulan ketiga terhitung pengumuman pemerintah diam di rumah” ujar beberapa warga Jaga 1 Desa Tarabitan, Jumat (21/5/2020) di Likupang Barat.
Diduga, tarik ulur kepentingan pemdes mengenai data penerima bantuan menyebabkan perintah Presiden Jokowi tentang percepatan distribusi BLT DD dan BST tidak digubris. Sebagian masyarakat Tarabitan mengendus laku lancung pemdes yang tidak melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan tim relawan pendataan, menyimpan sinyalemen permainan data penerima.
“Hukum Tua dan Bendahara Desa main atur data sendiri. Tidak melibatkan BPD. Tidak verifikasi di lapangan. Makanya data jadi kacau dan akibatnya realisasi bantuan mandeg,” ungkap warga.
Sekretaris BPD Tarabitan Rani Tahulending membenarkan bahwa lembaga BPD memang tidak dilibatkan. Semua mekanisme pengawasan, sejak pendataan, verifikasi data, termasuk perencanaan anggaran, pemdes sama sekali tidak membuka ruang kerja BPD.
“Kami di BPD tidak dilibatkan. Makanya soal data, anggaran, dan tenggat realiasi bantuan kami tidak tahu,” tutur Tahulending.
Warga yang lain mempertanyakan pernyataan oknum bendahara desa yang mengatakan pihaknya tidak bisa dikoreksi oleh media dan elemen lain. “Ngoni biar mo lapor kemana, nda mo dapa gulung pa torang (Kalian biar mau lapor kemana, tidak bisa guling kami). Bendahara bilang biar siapapun tidak bisa koreksi pemerintah desa. Ini pernyataan di depan warga desa,” singgung warga yang meminta namanya tidak ditulis.
Mengenai kemandegan realisasi BLT DD dan keterlambatan BST Tahap 1 ini, warga meminta Bupati Minut Vonnie Aneke Panambunan (VAP) segera mengevaluasi kinerja pemdes. Warga menilai ada yang tidak beres di balik keterlambatan bantuan, di saat desa lain segera menerima BLT DD dan BST tahap kedua.
“Dugaan kami cuma dua, lama di permainan data, atau pengaturan anggaran untuk menutup kegiatan anggaran desa periode 2019 yang sempat bocor,” sentil warga.
“Bupati Minut dan DPRD harus segera turun atasi ini. Tiga bulan tunggu bantuan, belum dapat-dapat. Ini sudah tidak beres,” timpal warga.
Pantauan wartawan, Pemdes Tarabitan baru merealisasikan BST Kemensos RI, pada Kamis (21/5/2020). Warga diminta membawa KTP dan KK. “Kami akan naik turun rumah untuk memastikan dana BST ini untuk beli apa. Jadi pakailah untuk kebutuhan pokok seperti beli beras,” ujar Wilton Tatuil melalui pengeras suara. (*/mel)
