Donald: Penyaluran BLT Harus Transparan dan Melalui Musdes

  • Whatsapp

MINAHASA,MEGAmanado– Khawatir dengan sebaran virus corona yang semakin meluas, sejumlah kota dan provinsi di Indonesia mulai menerapkan lockdown lokal. Pemerintah lokal pun tengah berupaya bagaimana menangkal dan memutus penyebaran wabah corona antarmanusia.

Meski begitu, pemerintah pusat selain menggalakkan physical distancing atau social distancing juga sudah menyiapkan sejumlah skema bantuan sosial. Bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak dari kebijakan work from home atau bekerja di rumah. Bantuan berupa sembako telah disalurkan ke warga yang terdampak, juga penyaluran BLT (bantuan langsung tunai) yang saat ini sedang dinantikan masyarakat.

Pemerintah akan memberikan BLT kepada dua kelompok masyarakat, yakni rumah tangga termiskin dan kelompok pekerja di sektor informal.

Kebijakan untuk meminta warga tidak keluar rumah kerap disertai jaminan pemenuhan hak dasar bagi warganya, seperti membeli kebutuhan harian. Sehingga, kebijakan tepat pemerintah melawan corona diperlukan agar imbas dari wabah ini dapat diredam, terutama masyarakat yang bekerja di sektor informal.

Berdasarkan pantauan MMC grup, Senin (27/4/2020) di Desa Atep Kecamatan Langowan Selatan, penanganan wabah virus Corona sudah sangat baik melibatkan lintas sektoral, mulai pemerintah Desa, Polri dan TNI.

Hukum Tua desa Atep Donald Malingkonor, kepada wartawan mengatakan bahwa penyaluran bantuan BLT untuk Desa Atep disalurkan berdasarkan instruksi pemerintah pusat maupun daerah.

“Dengan adanya Permendes nomor 6 tahun 2020 sebagai perubahan Permendes nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas dana desa tahun 2020 maka APBDes kita rubah menjadi tiga peruntukan, yaitu; BLT,  PKTD, pencegahan atau penanganan covid-19,” tuturnya.

Saat ini, pihaknya sudah melaksanakan pendataan bagi masyarakat diluar data penerima PKH dan BPNT yang akan menerima BLT dampak corona.

“Melalui data masyarakat yang terdampak Covid-19 sesuai amanat Permendes, kemudian hasil pendataan itu akan kami musdeskan untuk ditetapkan oleh pemerintah desa dan mendapat pengesahan dari Camat. Kemudian penyalurannya melalui rekening masing-masing penerima,” kata Donald.

Musyawarah Desa (Musdes) terkait verifikasi dan validasi data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga yang terdampak Covid-19, telah dilakukan Pemerintah Desa Atep, Donald memaparkan.

Penetapan data penerima manfaat BLT, lanjutnya, harus transparan dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, dan Kelurahan/Desa. “Karena ini yang paling sensitif menimbulkan chaos antar masyarakat,” tutup Donald Malingkonor.(*/nji/mmc)

Related posts