BITUNG, MMC — Usai melakukan kunjungan lapangan di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Komisi IV DPRD Sulut melanjutkan kunjungannya ke RSUD Manembo-nembo Bitung, Selasa (8/10/2019).
Dalam kunjungannya, Komisi IV yang diketuai Brayen Waworuntu menyoroti pembangunan fisik di RSUD Manembo-nembo yang dinilai lambat.
“Ini sudah terlambat pembangunannya. Konsultan wajib mengawasi ini, lihat baik-baik speknya, progres pengerjaannya sampai di mana minggu ini. Kalau hanya beberapa orang yang mengerjakan bangunan ini, tidak akan selesai hingga Desember. Waktunya tinggal dua bulan, dan pembangunannya baru 20 persen ini,” tegas Waworuntu kepada salah seorang konsultan pengawas saat meninjau lokasi proyek Pengadaan Pembangunan Gedung Instalasi Care Steril Service Departement (CSSD) didampingi sekretaris Fransiscus Silangen bersama anggota Komisi IV Melky Pangemanan, Melisa Gerungan, Nursiwin Dunggio dan juga Direktur RSUD Manembo-nembo dr. Pitter Lumingkewas.
Politisi muda partai NasDem ini meminta kepada Direktur RSUD Manembo-nembo, dikunjungan Komisi IV berikutnya, agar direktur dari perusahaan pelaksana untuk dapat hadir dan bukan diwakili oleh konsultan.
“Kalau berikut ada kunjungan seperti ini, usahakan direktur dari perusahaan pelaksana, hadir. Soalnya ini, tidak ada solusi kalau hanya konsultan yang ada di sini. Kami akan tetap mengawasi ini dan minggu depan kami akan kembali lagi untuk mengecek,” tutur Waworuntu.
Selain itu, Sekretaris Komisi IV Fransiscus Silangen juga menambahkan, pertama kali melihat lokasi pembangunan CSSD RSUD Manembo-nembo, sudah tahu situasi kedepannya seperti apa.
“Lebih cepat selesai kan bagus. Ini kan untuk rakyat semua, bukan untuk kita (anggota DPRD). Kami hanya kawal itu yang diprogramkan oleh pemerintah, dan kami diberikan mandat oleh rakyat untuk mengawal ini,” terang Silangen menambahkan.
Sementara, Direktur RSUD Bitung dr. Pitter Lumingkewas mengatakan anggaran RSUD Manembo-nembo di tahun 2019 ini Rp63 miliar. Sumber dari DAU murni Rp15 miliar, sumber dari PAD ada dua yaitu Pasien Umum Rp2,5 miliar, Pasien BPJS Rp31 miliar, dan dana DAK Rp 14 miliar lebih.
“Dana DAK itu saat ini ada dua paket konstruksi, Rp2 miliar yang CSSD dan Rp2 miliar untuk perluasan IGD. Kontraknya masing-masing Rp1,7 miliar sekian dan AlKes (Alat Kesehatan) ada Rp10 miliar seratus jutaan.
Dijelaskan Lumingkewas, realisasi dana DAK yang dialokasikan Dinkes Provinsi Sulut ke RSUD Manembo-nembo ada Rp14 miliar.
“Jadi, memang yang betul-betul dipelototi itu, konstruksi. Yang bermasalah. Konstruksi itu semestinya, limitnya bulan Oktober ini sudah mencapai 75 persen. Tetapi, kenyataan kita di lapangan memang belum. Pembangunan belum 30 persen,” ujar Lumingkewas.
Lanjut Lumingkewas,”Uang muka sudah ada, tender sudah jalan. Menurut saya, pengalaman saya sebelumnya di Bitung, seharusnya di Pemprov lebih baik. Karena apa, di sini sejak awal di intervensi oleh PU dan selalu di review oleh inspektorat. Jadi semestinya, tinggal kelalaian dari kontraktor saja kalau terlambat. Kalau ini sudah di tambah dengan DPR, sudah lengkap fungsi pengawasan kita. Cuma, tinggal bagaimana dari kontraktornya. Karena, untuk mengejar Kurva S target mereka (kontraktor) itu, tambah orang, tambah bahan dan tambah waktu,” imbuhnya.
(**/FDS)
