Anggota DPRD Manado, Jurani Rurubua
Manado, MMC — Tahapan Pilkada sudah dimulai sejak di launching oleh KPU RI September lalu. Sementara di beberapa daerah hingga saat ini belum menentukan anggaran Pilkada.
Di Manado, penyelenggara pilkada, baik KPU dan Bawaslu masih tarik menarik terkait besaran anggaran tersebut. Bahkan, apa yang diajukan KPU dan Bawaslu justru terlalu jauh dengan rencana realisasi dari Pemkot.
Informasi dari KPU mengajukan 70 M, justru mendapat persetujuan Pemkot senilai 34 M. Sedangkan Bawaslu, dari 24 M hanya akan direalisasikan 10 M.
Terkait dengan hal tersebut, anggota DPRD Manado dari PSI, Jurani Rurubua mengatakan, sebagai perwakilan rakyat yang punya fungsi pengawasan terhadap pemerintah, DPRD akan berkoordinasi dengan pihak pemkot dan juga penyelenggara.
“Apalagi penandatangan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) seyogyanya dilakukan pada 1 oktober kemarin, justru tertunda,” kata Rani sapaan akrabnya, Kamis (3/10/2019).
Jurani mengungkapkan, beberapa daerah di Sulut, baik Bitung dan Minut sudah melakukannya dengan mata anggaran yang susuai dengan kebutuhan penyelenggara.
“Bitung itu hanya 8 Kecamatan, Minut ada 10 kecamatan namun ada 131 kelurahan, sedangkan Manado ada 11 kecamatan dan 87 kelurahan, namun jumlah pemilihnya jauh lebih banyak kemudian berada di perkotaan yang membutuhkan program kerja penyelenggara pemilu yang lebih optimal,” ungkapnya.
Atas dasar hal itu, Jurani akan meminta Pemkot untuk menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan penyelenggara.
“Manado adalah ibu kota, sehingga anggarannya tidak boleh setara apalagi dibawah dari kabupaten dan kota lainnya di Sulut. Baik jumlah pemilih, keberadaan TPS, kerja sosialisasi hingga kebutuhan lainnya di Manado perlu mendapat suport anggaran yang relevan,” pungkas politisi dari daerah pemilihan Singkil-Mapanget ini.(wan)
