MANADO, mmc-KPU Provinsi Sulawesi Utara(Sulut) melalui divisi hukumnya menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Isu-isu Strategis Pedoman Teknis Administrasi Kepemiluan di Tulip Room Sintesa Peninsula Hotel, Jumat (23/8/2019).
Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Tinangon menyebut pihaknya terus konsisten dengan siklus pemilu atau electoral cycle. “Tahap akhir dari satu siklus kepemiluan adalah evaluasi,” ucap Tinangon
Mantan Ketua KPU Minahasa ini menjadi pemantik utama diskusi bersama Kabag Administrasi Kepemiluan Biro Hukum KPU RI, Andi Krisna. “Administrasi kepemiluan mencakup tahapan verifikasi parpol, dana kampanye dan verifikasi calon perseorangan. Kami mengharapkan masukan dari Parpol dan DPD untuk memberi bobot masukan dalam mengevaluasi dan memetakan isu-isu strategis terkait tahapan tersebut,” ungkap Andi Krisna.
FGD berjalan menarik karena peserta yang merupakan utusan partai politik dan calon DPD terpilih aktif memberikan pendapat.
Para peserta memberikan apresiasi terhadap pelayanan helpdesk KPU provinsi yang menangani sistem informasi terkait dengan peserta Pemilu, yang mencakup SIPOL (sistem Informasi partai Politik), SIPPP (Sistem Informasi Perorangan Peserta Pemilu), SILON (Sistem Informasi Pencalonan) dan SIDAKAM (Sistem Informasi Dana Kampanye).
Selain memberi apresiasi peserta juga memberi masukan untuk perbaikan administrasi kepemiluan. “Saya kira sosialisasi soal Pemilu dan Pilkada harus lebih digenjot kedepan supaya masyarakat bisa mengetahui perkembangan dengan baik,” ucap salah satu peserta diskusi.
Hal lain yang layak dicatat adalah usulan untuk menguba sistem offline menjadi online. Peserta diskusi juga mengharapkan peningkatan intensitas sosialisasi terkait perubahan regulasi di saat tahapan. “Ini termasuk mekanisme pengisian LHKPN agar KPU bekerjasama dengan KPK dalam memberikan Bimtek,” kata peserta lainnya. (nji)
