TAHUNA, megamanado com– Bertempat di Wisma Melia Tahuna akhir pekan lalu, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sangihe, Drs. Dokta Pangandaheng usai kegiatan mengatakan, tujuan dilakukan sosialisasi untuk membangun kesepahaman bagi semua pemangku kepentingan di daerah. Sosialisasi juga untuk mempertegas Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Tentang Upah Minum Kabupaten Tahun 2019.
Terkait dengan realisasi upah minimum kabupaten, Pangandaheng mengakui telah terbangun komunikasi yang baik antaran pemerintah dan pihak pemberi kerja, meski dari hasil evaluasi terakhir untuk realisasi upah minum kabupaten baru sekitar 43 persen.
”Untuk kedepan ada pekerjaan besar yang akan kita capai hingga 57 persen, pelaku usaha maupun lembaga pemerintah yang akan memberlakukan upah minimum kabupaten,”ungkap Pangandaheng.
mantan Kepala Bagian Organisasi Setda Kantor Bupati Sangihe ini juga membeberkan untuk penerapan upah minium kabupaten, “baru dua daerah di Provinsin Sulawesi Utara yang melakukannya, yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe Rp 2.220.000 dan kota Manado,” beber Pangandaheng.
Sementara itu Asisten II Pemkab Sangihe, Benny Pilat SE ketika membuka kegiatan mewakili Bupati, menegaskan untuk penerapan upah minimum kabupaten yang telah dilegitimasi lewat SK Bupati, mutlat diterapkan oleh seluruh pemberi kerja, apalagi upah minimum kabupaten sudah lewat analisis dan kajian dewan pengupahan yang didasarkan banyak variabel dan indikator serta parameter anak manusia.
”Memang upah minimum di daerah kita jauh jumlahnya dibanding upah minum provinsi, namun itu sudah lewat kajian dewan pengupahan dan telah ada SK Bupati, sehingga mutlak diterapkan oleh pemberi kerja di Sangihe,”tegas Pilat yang pada kesempatan itu juga memberikan apresiasi kepada pihak pengusaha dan perusahaan lainnya yang telah memberlakukan upah minimum kabupaten. Hadir dikegiatan sosialisasi, perwakilan perusahaan, pengusaha serta pimpinan BUMN dan BUMD.(eky)
