TAHUNA– Dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah kepulauan propinsi sulawesi utara,
Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat koordinasi (Rakor) Penguatan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial (PPKPS) di Kabupaten Sangihe. Rapat tersebut digelar di aula rumah dinasa bupati, Papanuhung Santiago Tampungan Lawo, Rabu (29/5/2019).
Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jabes Ezar Gaghana dalam sambutannya menyampaikan syukur dan terima kasih karena rakor regio kepulauan ini dilaksanakan di Kabupaten Sangihe.
“Ini menjadi momentum bagi kita, betapa komitmen pemerintah pusat dengan program nawacita, pemerintah Provinsi Sulut dengan program ODSK, dan pemerintah daerah Sangihe dengan program sapta karya yang semua bertujuan mengentaskan kemiskinan. Ini menjadi sebuah tugas yang harus kita kerjakan dan laksanakan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di negara ini, secara khusus di wilayah kepulauan termasuk di dalamnya kabupaten sangihe,” ujar Gaghana.
Dijelaskannya, Sangihe baru mampu menurunkan angka pengangguran dari 5,7 persen menjadi 3,15 persen, namun belum bisa menekan angka kemiskinan karena ada satu variabel yang masih dalam proses kerja keras yaitu pendapatan. Pendapatan ini sangat dipengaruhi oleh hasil bumi harga kopra yang sangat murah sehingga pendapatan masyrakat menjadi satu problema.
“Selaku pimpinan daerah, kami akan terus bekerja keras mencari jalan keluar dan menghadirkan program-program guna mendongkrak pendapatan masyarakat khususnya di bidang pertanian yang pendapatannya sangat kecil. Namun saya percaya dengan agenda di 2019 adanya dana APBD, DAK, yang maksimal serta dana pinjaman yang akan cair, optimis angka kemiskinan akan mengalami penurunan yang signifikan,” tegasnya
Saat ini pemerintah pusat sudah begitu objektif terhadap penilaian dana bagi hasil yang berorientasi pada kinerja pemerintah daerah.
“Hal akan menjadi komitmen kami untuk betul-betul menjaga kinerja kita, menjadi kawalan untuk mencapai progres yang mampu dinilai oleh pemerintah pusat baik itu dana DAK, DAU dan dana DID agar bisa menjadi sumber pendapatan yang berbasis pada pemda sangihe, sehingga dapat di aplikasikan untuk kesejahteraan masyarakat,” kunci Gaghana
Hadir dalam Rakor ini, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Sulut dr Kartika Devi Tanos MARS, Kepala Dinsos Sangihe, Kadis Kesehatan Sangihe, Kepala Bapelitbang, Disnaker, Perwakilan Dinsos Propinsi Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan dan Perkotaan Fran Sendow, kepala-kepala dinas Instansi terkait Sitaro dan Talaud, Forum Serikat Buruh Sejahtera, masyarakat penerima PKH dan penerima bantuan sosial. (eky)
