Manado – Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara pada 2019 yang mengalami peningkatan dan menjadikan UMP Sulut menjadi peringkat ketiga tertinggi di seluruh Indonesia merupakan tindakan bagus yang telah diupayakan oleh Pemerintah Daerah, hanya saja sayangnya masih ada saja perusahaan-perusahaan yang belum menjalankannya secara konsisten.
Bukan soal UMP saja yang menurut ML Denny Tewu, calon DPD RI 2019-2024 nomor urut 34 dapil Sulut masalah yang dihadapi oleh buruh/tenaga kerja di Sulut tapi kebutuhan mereka khususnya kepastian dalam bekerja seperti banyak yang hanya menjadi tenaga honorer tanpa kepastian walaupun sudah lama bekerja, jaminan BPJS juga umumnya tidak termasuk dalam kontrak kerja.
“Mereka membutuhkan berbagai jaminan dan kepastian dalam bekerja, agar mereka dapat bekerja secara maksimal. Selain masih banyak yang mengalami ketidak pastian jaminan bekerja, juga masih saja adanya PHK sepihak yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar di Sulut. Hal-hal ini terus menjadi isu ketenaga kerjaan di Sulut, bahkan ada yang sedang berurusan di tingkat pengadilan negeri setempat. Pemerintah perlu melihat tenaga kerja Sulut itu sebagai tulang punggung peningkatan kualitas pekerja dan kinerja yang maksimal,” ujar Denny yang baru-baru ini bertemu beberapa pimpinan ormas buruh di Sulut.
Menurut Doktor Manajemen Bisnis Akuntansi ini, ketidak konsistenan perusahaan dalam membayar UMP tersebut, bisa karena pengawasan intitusi terkait yang tidak ketat, bisa juga mereka mengambil tenaga kerja yang tidak kapabel sesuai jenjang pendidikan sehingga pekerja terima saja saat diberikan gaji dibawah UMP. Penyelesaian terbaik untuk hal ini selain Pemerintah perlu lebih ketat mengawasi, organisasi-organisasi buruh juga perlu menyuarakan ketidak patuhan tersebut kepada institusi terkait.
Dalam menghadapi persaingan di dunia kerja, ulas Denny pula, pekerja harus fokus pada pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan, dan bekerja secara disiplin dengan etos kerja yang lebih baik lagi. Ada paradoks orang Sulut kalau bekerja di luar Sulut kinerjanya bagus, sementara kalau bekerja di Sulut semangatnya jadi kendor, sehingga sering kalah bersaing dengan pekerja dari luar, hal seperti ini juga tentu perlu dicarikan akar persoalannya.
“Untuk tenaga kerja Sulut tentu membutuhkan peningkatan kualitas kapasitas melalui berbagai program pelatihan kerja sesuai bidang, untuk itu organisasi-organisasi buruh sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang berpihak terhadap tenaga kerja perlu juga mendapat perhatian khusus baik mengenai standart keberadaannya dan fasilitas-fasilitas untuk pelatihan-pelatihan,” saran dosen Magister Manajemen UKI Jakarta ini.
Denny pun menyatakan jika kelak dipercaya duduk di DPD RI, ia akan memediasi antara Pemerintah dan asosiasi buruh untuk memperjuangkan solusi antara kepentingan pekerja maupun kepentingan pengusaha, agar terjadi sinergitas dan win-win solution demi kepentingan Sulut yang Luar biasa.(red)
