MANADO-Upah Minimum Provinsi (UMP) akan diumumkan serentak secara nasional pada Kamis (1/11/2018). Jelang pengumuman UMP tersebut, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulut melayangkan keberatannya tentang Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2015.
“Berdasarkan PP 78 tentang pengupahan, pasal 44 ayat 1 dan 2, penetapan UMP menyesuaikan inflasi nasional 2,88 persen dan Produck Domistic Bruto (PDB) 5,15 persen. Kami menghormati PP ini, namum belum kami terima. Kami masih melakukan uji material ke MA,” kata Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI Sulut, Jack Andalangi kepada indoBRITA Media Group di Manado, Selasa (30/10/2018) pagi.
KSBSI berpendapat PP 78 bertentangan dengan UU No 13 thn 2013 tentang ketenagakerjaan. Atas pertimbangan itu, unsur buruh atau pekerja KSBSI Sulut yng duduk di Dewan Pengupahan Sulut merekomendasikn UMP Sulut 2019 sebesar Rp 3.250.000. Berarti terjadi kenaikan 15,07 persen .
“Kenaikan UMP biasanya dibarengi kenaikan sembilan bahan pokok dan sewa rumah kost. KSBSI ikut mengantisipasi rencana pemerintah menaikan BBM dan memberi kesemptan kepada buruh untuk menabung. Itu pertimbagan kami mengusulkan UMP sebesar 15.07 persen,” Jack memaparkan.
Aktivis yang sudah beberapa kali mengikuti konferensi buruh internasional di luar negeri ini berharap Gubernur Sulut memperhatikan rekomendasi KSBSI. “Memang kewenangan penetapan itu ada pada gubernur, tapi perlu memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan,” ujarnya.
Alumnus FISIP Unsrat ini percaya Olly Dondokambey mampu menterjemahkan kepentingan buruh, pekerja dan THL di Sulut. “Kenaikan UMP ikut meningkatkan daya beli masyarakat. Pak Olly tahu itu karena dia pemimpin hebat,” ucapnya.
Jack tak setuju jika kenaikan UMP disebut mempengaruhi investasi. “Itu tidak benar. Buruh tidak pernah belanja dan menabung, apalahi melarikan hartanya ke luar negeri,” katanya. (nji)
