MANADO – Sikap Ombudsman Sulut dinilai merugikan dunia pendidikan. Hal ini tergambar melalui prestasi SMA dan SMK Negeri se- Sulut.
Penyebabnya untuk menjalankan operasional, sekolah membutuhkan dana melalui sumbangan komite. Namun hal tersebut tidak diizinkan, padahal uang transportasi guru yang menjadi item untuk didanai turut diambil dari sini.
Sementara itu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak cukup. Kalaupun cair itu sudah langsung habis karena harus melunasi hutang.
Berbagai cara pun ikut ditempuh para kepala sekolah termasuk meminjam uang karena Ombudsman Sulut tidak mengijinkan menarik uang komite yang menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Sulut Hilda Tirajoh dana itu banyak diselewengkan.
Padahal tidak demikian bahkan saking ditekannya para Kepala Sekolah ini mereka sampai menyatakan ingin berhenti memimpin. Oleh sebab itu disampaikan Ketua AGIS Sulut Arnold Poli, Ombudsman seperti aparat hukum, karena memberi tekanan yang tidak masuk akal kepada kepala sekolah.
Menurut Arnold penarikan uang komite sudah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun oleh ombudsman hal tersebut dianggap sebagai pungutan. “Ini mengherankan kami, “kata dia. “Ombudsman telah menjadi monster bagi para guru,” ujarnya.
Namun pernyataan Arnold seakan tidak digubris. ombudsman menilai BOS sudah cukup untuk mendanai sekolah. Padahal dibeberkan salah satu guru bernama Berty alasan ombudsman bahwa dana Bos bisa mendanai seluruh pendanaan sekolah itu sangat tidak masuk akal. “Dana bos saja cair empat bulan sekali,” kata dia.
Terkait sentimen miring yang ditujukan kepada Ombudsman, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai menyatakan, pihaknya hanya berupaya mencegah dampak koruptif dari penagihan uang komite. Sebut dia, banyak kasus dimana uang komite sekolah jadi bancakan sejumlah pihak. “Ke depan untuk mencegah hal itu, Ombudsman siap beri asistensi ke sekolah saat menagih uang komite, “kata dia saat menjadi pembawa materi di seminar nasional dalam rangka dies natalis di Fakultas Hukum Unsrat beberapa waktu lalu.(buf)
