MANADO-Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah salah satu terjemahan dari penghargaan terhadap jasa, karya dan keringat pekerja. Melalui kajian yang matang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut menetapkan UMP 2018 sebesar Rp2.8 juta.
Hanya saja kebijakan Gubernur Sulut Olly Dondokambey ini tak ditaati semua pengusaha atau perusahaan di daerah Nyiur Melambai.
Investigasi sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemerhati hukum menunjukkan fakta itu. “Ya, masih ada saja perusahaan yang menggaji karyawannya di bawah UMP,” kata Cakra Massie, aktivis LSM Sulut kepada wartawan di Manado, Senin (3/8/2018).
Salah satu dari perusahaan yang ditengarai memberikan upah di bawah UMP itu adalah Toko Bintang. Perusahaan yang menjual aksesories handphone ini menurut Cakra mengangkangi Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulut Olly Dondokambey soal penetapan UMP sebesar Rp2,8 juta tersebut.
“Sesuai hasil investigasi dari teman-teman, mayoritas karyawan Toko Bintang menerima upah di bawah UMP. . Hanya tingkat pimpinan di perusahaan ini yang bergaji di atas UMP,” ujar Ketua LSM Pijar Minahasa ini.
Cakra dan para aktivis LSM heran atas kebijakan manajemen yang mengangkangi kebijakan Olly tersebut. Padahal mereka memperkirakan omset Toko Bintang mencapai ratusan juta rupiah per hari.
“Dari sisi jumlah kunjungan dan pembeli, Toko Bintang yang terbanyak di Manado. Pendapatannya di atas rata-rata toko atau perusahaan lain. Sangat tak masuk akal jika manajemen memberikan upah atau gaji di bawah UMP ke semua karyawan toko,” kata Cakra.
Para aktivis LSM pun siap mengadvokasi karyawan. Mereka juga berencana mengadukan ini ke DPRD Manado. “Kami juga harap Dinas Tenaga Kerja Manado melakukan pengawasan dengan baik. Kebijakan Gubernur Sulut soal UMP sebesar Rp2,8 juta harus ditaati,” kata Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulut.
Sementara lawyer dan pengamat hukum, Vebr Deandra Hariyadi menyebut pemberian upah di bawah UMP atau UMR merupakan tindak kejahatan. Kata dia, kebijakan Toko Bintang itu melabrak Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni Pasal 90 Ayat (1) dan Pasal 185.
“Pasal 90 Ayat (1) menyebutkan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Sementara Pasal 185 Ayat (1) menyebutkan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta,” Vebry menguraikan.
Alumnus Fakultas Hukum Unsrat ini menyayangkan terjadinya hal semacam ini di tengah negara yang diwarnai banyak pengangguran dan rakyat berkekurangan untuk mendapatkan pencarian, banyak penyalahgunaan keadaan. “Penyalahgunaan ini dilakukan oleh pengusaha,” kata Vebry.
Apa tanggapan manajemen Toko Bintang? Andre, perwakilan manajemen membantah data tersebut. “Yang magang atau baru kerja tiga bulanan itu memang di bawah UMP. Namun yang sudah lama, misalnya kasir dan lainnya sudah mendapat gaji UMP,” ujar Andre.
Pria ramah ini memastikan Toko Bintang akan ikut ketentuan berlaku. “Kesejahteraan karyawan juga menjadi perhatian kita,” ungkapnya.
Namun, keterangan Andre ini dianggap para aktivis sebagai bentuk pembelaan saja. “Catat mayoritas karyawan toko bintang itu di bawah UMP. Mereka juga sudah bekerja di atas satu tahun. Hanya tingkat pimpinan yang menerima di atas UMP,” ucap Kamilus, Wakil Ketua FPP Manado. (nji)
