MANADO– Reses Ketua DPRD Manado, Noortje Van Bone, Senin (27/11/2017) sore di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan persoalan pembangunan dan aspirasi mereka.
Kepala Lingkungan atau Pala Winangun Dua, Fredy Mamangkey misalnya mempertanyakan isu mengenai pengurangan jumlah penyakit yang ditanggung oleh BPJS. “Isu ini sering ditanyakan masyarakat kepada kami,” kata Fredy.
Sementara Pala Bahu, Meidy Mangero berharap masa jabatan kepala lingkungan diperpanjang. Ia juga minta agar jadwal kunjungan kerja DPRD dikurangi supaya anggaran bisa dialihkan kepada hal yang lain. “Pada kesempatan ini juga saya mau menyampaikan aspirasi warga yang menginginkan tambatan perahu di Big Fish,” ungkap Meidy.
Hal lain yang terangkat adalah perlunya pelebaran jalan di Krida Malalayang. “Jalan Krida ini sangat sempit sehingga menimbulkan kemacetan. Memang ini hanya jalan alternatif, tapi kerap macet karena arus kendaraan yang lalu lalang. Pelebaran jalan salah satu solusi mengatasi kemacetan,” kata Matheos Kakauhe, salah satu tokoh masyarakat Malalayang.
Kemudian aspirasi untuk pembangunan infrastruktur juga disampaikan Heppy Tompunu dari Bahu, lalu dari Tasbih Tumaden dari Malalayang Satu Timur dan Raymon Kumasen dari Malalayang Satu.
Aspirasi itu langsung ditanggapi sejumlah pejabat Pemkot Manado yang hadir dalam reses itu. “Mengenai pengurangan jumlah penanggungan biaya oleh BPJS itu tidak benar, jadi warga jangan khawaatir, karena pemerintah tetap menanggungnya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Robby Mottoh.
Terkait pembangunan jalan, Van Bone menyebut sudah masuk dalam APBD 2018. Demikian juga dengan pembangunan drainase dan tambatan perahu di tepi pantai pasti diperjuangkan.
“Sedangkan masa jabatan kepala lingkungan, memang hak prerogatif wali kota, tetapi akan kami sampaikan supaya bisa dipertimbangkan, karena mereka merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan di Manado,” katanya.
Khusus untuk permintaan agar kunjungan kerja dikurangi, Van Bone, mengatakan, semua perjalanan sudah masuk dalam anggaran, tetapi bukan itu masalahnya, bahwa studi banding ke kementerian di Jakarta itu adalah bagian dari pembahasan peraturan daerah.
“Karena itu kunjungan kerja selalu kami sesuaikan dengan situasi dan kondisi, jika harus berkonsultasi ke kementerian maka harus dilakukan, sebaliknya jika tidak pun tak akan dipaksakan, yang penting semuanya sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” katanya.
Selain menggelar reses, ketua DPRD juga memberikan bantuan sembako kepada warga miskin di seluruh lingkungan yang ada di Kelurahan Malalayang Satu Timur, dengan tujuan untuk meringankan beban warga miskin di wilayah tersebut. (rey/nji)
