JAKARTA-Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) menolak rencana Polri membentuk Densus Tipikor. Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke menilai sangat tidak elok membentuk satuan kerja dalam tubuh Polri yang orientasi kinerjanya nyaris sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Jika ini disetujui, bisa terjadi bentrok antara Densus Tipikor dengan KPK dalam penindakan korupsi di lapangan. Atas dasar itu, tak perlu ada pembentukan Densus Tipikor,” kata Wilson dalam press release yang diterima media ini, Senin (16/10/2017).
Trainer jurnalisme warga di kalangan Polri ini juga menyorot soal indepensi institusi yang baru mau dibentuk tersebut. “Meski bersifat independen, namun dalam implementasinya sudah tentu tidak demikian. Karena mereka berada dalam satu korps dan satu komando di bawah naungan Kapolri,” Wilson memaparkan.
Pria vokal ini berpendapat akan sulit bagi Densus Tipikor melakukana penindakan jika yang terjerat kasus korupsi itu adalah jajaran para jenderal di tubuh Polri. “Ini bisa menjadi polemik baru bahkan dapat menjadi perpecahan tersendiri di dalam institusi Polri,” kata Wilson.
Ia juga memandang perlu adanya kajian mengenai usulan gaji anggota Densus Tipikor Polri yang sama besar dengan penydik KPK. Baginya usulan gaji yang sudah dilayangkan ke DPR RI itu bisa berdampak pemborosan keuangan negara.
“Hal ini juga akan memperlebar kesenjangan gaji dan tunjangan di internal Polri, antara unit Densus Tipikor dengan satuan kerja lainnya,” ujar Alumni PPRA-48 Lemhannas itu.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Kapolri menurut dia sebaiknya lebih memperkuat seluruh anggota Polri dan memberikan dukungan penuh terhadap jajarannya yang berada di KPK.”Polri cukup back-up institusi KPK yang sudah eksis dan sudah jadi momok menakutkan bagi para pejabat mental korup belakangan ini,” pungkas Wilson. (ven/nji)
