AIRMADIDI-Sejumlah persoalan ditengarai melilit proyek jalan tol Manado-Bitung. Tak adanya data ukur, gambar yang berubah di tengah jalan dan pencairan dana yang berbelit-belit sudah terangkat di media dan kini menjadi sorotan publik.
“Kami mengetahui dari media kalau tak ada data ukur yang diberikan ke subkon di lapangan dan gambar yang kemudian berubah-ubah. Ini ibarat melukis tanpa kanvas. Jika seperti itu pengerjaannya, maka bisa bermasalah di kemudian hari. Kementerian Pekerjaan Umum harus turun tangan melihat pelaksanaan proyek ini,” kata pengamat ekonomi dan pembangunan Sulut, Jack Sumerar kepada wartawan di Manado, Rabu (4/10/2017) pagi.
Persoalan-persoalan sebagaimana yang disampaikan Sumerar itu sebelumnya sudah dibeber tiga subkon dalam pertemuan dengan pimpinan PT Sino Road dan PT Hutama Karya, Senin (2/4/2017). PT Sino Road dan PT Hutama Karya sendiri merupakan kontraktur uatama proyek berbanderol triliunan rupiah ini.
Di pertemuan yang dimediasi Kapolsek Airmadidi, AKP Edi Susanto tersebut, mereka menyebut ada perubahan gambar yang tidak disampaikan. Perubahan itu baru diketahui saat subkon hendak menagih pembayaran. “Yang mengherankan kontrak kami berakhir Juni, lalu penagihan disesuaikan gambar Agustus,” ucap Yudi dari CV Aurelio.
Perubahan gambar itu sangat merugikan subkon. Terkesan jika kontraktor utama ingin mengakali tenaga kerja di lapangan. “Misalnya selisih 20 cm saja sudah bermasalah, apalagi kalau lebih. Kami beberapa kali menyampaikan keluhan, tapi tidak ditanggapi,” kata Wely dari PT AWP.
Subkon juga merasa aneh karena mereka tak pernah diperlihatkan data ukur. “Data ukur yang kami minta itu sampai saat ini tak pernah ada,” ujar perwakilan PT BCI, Romi.
Mereka juga menyampaikan kekesalan karena pimpinan PT HK, Rajez sulit ditemui. Beberapa kali pertemuan dengan PT Sino Road-HK, Rajez hanya diwakili salah satu manajer atau saf HK. “Kok setiap kali rapat, Pak Rajez tak ada. Apa lebih banyak berkantor di luar? Sementara keputusan itu ada di tangannya,” ucap Wely.
Pengusaha berbadan tegap ini menyebut pertemuan kerap tak bisa menghasilkan keputusan atau kesepakatan karena Rajez tak ada. “Perwakilan Hutama Karya selalu beralibi tak bisa mengambil keputusan, menunggu petunjuk dari atasan, dalam hal ini Pak Rajez,” kata Wely.
Para subkon makin kesal karena pencairan dana sering berbelit-belit, padahal semua yang kompoten sudah bertandatangan. Mereka menyebut masih ada miliaran rupiah yang belum terbayarkan. Kondisi inilah yang memicu ratusan karyawan dari ketiga subkon ini berunjuk rasa di depan kantor Sino Road-Hutama Karya, kemarin.
“Tolong ini ditindaklanjuti. Sikap mendiamkan masalah ini sama saja upaya mengangkangi kebijakan Presiden Jokowi dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey untuk percepatan pembangunan di daerah Nyiur Melambai. Proyek ini jangan dihambat karena menggunakan dana pinjaman luar negeri,” kata Welly.
Menyangkut persoalan yang disampaikan para subkon tersebut, Azrul Bunyamin selaku team leader konsultan mengaku tak dilibatkan. Ia pun meminta PT Sino Road dan Hutama Karya untuk mengakomodir semua kerja dan kebutuhan subkon. “Kami konsultan ingin proyek berjalan sesuai waktu, kendala seperti ini sebaiknya cepat diselesaikan,” ujarnya.
Sementara Mr Ge sebagai General Superintendent PT Sino Road menegaskan siap membayar semua hasil kerja subkon. Ia berjanji tak akan memotong sepeser rupiah pun. Namun begitu, ia bersikukuh untuk tetap menurunkan tim survei lagi di lapangan. (*/nji)
