MANADO-Komitmen mensejahterahkan masyarakat dan memberikan layanan publik terus diupayakan DPRD Manado. Melalui reses kedua tahun 2017, wakil rakyat Manado turun menjemput aspirasi konstituen dan seluruh lapisan masyarakat pada 5-10 Juni 2017.
Ketua DPRD Kota Manado Nortje Henny Van Bone yang berasal dari daerah pemilihan Sario dan Malalayang menggelar reses di Tituwunga, Sabtu (10/6/2017). Ratusan warga yang hadir memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan dan masukan di bidang kesehatan, pendidikan, bantuan banjir, drainase, penerangan jalan, infrastruktur dan masalah keamanan.
“Semua keluhan dan masukan dari masyarakat akan dijadikan dasar dari pelaporan hasil reses anggota DPRD. Keluhan dan masukan warga sudah pasti akan menjadi catatan kritis kami dan akan diteruskan kepada Pemkot untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing,” ujar politisi Partai Demokrat ini.
Pernyataan tersebut dibenarkan Wakil Ketua DPRD Manado, Richard Sualang yang melangsungkan reses di Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang. “Ya, kami akan mengawal aspirasi warga supaya bisa ditindaklanjuti pihak eksekutif,” ucapnya.
Menurut Sualang, reses selain kewajiban untuk dilakukan setiap anggota dewan, juga merupakan acara guna meninjau kembali apa yang sudah disampaikan pada pada Musrembang. “Jadi warga silahkan menyampaikan masukan, usulan bahkan kritikan kepada kami,” ucap peraih suara terbanyak se-Kota Manado pada Pileg 2014 lalu ini.
Di pertemuan yang digelar Van Bone di Titiwungan, ratusan warga yang hadir menyampaikan aspirasi, di antaranya pelayanan kesehatan, khususnya mengenai Kartu Indonesia Sehat (KIS), perbaikan infrastruktur, bea siswa bagi warga pra sejahtera dan keluhan lainnya yang menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi permintaan warga, Noortje memastikan bahwa dirinya yang merupakan perwakilan rakyat di lembaga DPRD Kota Manado akan merekomendasi hasil reses tersebut untuk ditindaklanjuti pemerintah kota.
Khusus soal kesehatan, politisi Partai Demokrat ini menyebut kurang lebih 20.000 warga masuk dalam kategori penerima. “Mereka yang menerima merupakan kategori pra sejahtera. Itu pun diatur regulasinya karena dilihat benar-benar yang membutuhkannya,” ujar Van Bone.
Karena dalam pertemuan itu, hadir kepala Dinas Kesehatan Robby Motoh, kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bart Assa, perwakilan Dinas Pendidikan Nasional (Diknas), Camat Wanea, Lurah Titiwungen Utara dan para kepala lingkungan (Pala), maka pertanyaan yang menyangkut masing-masing instansi langsung dijaw
Kepala Dinas Kesehatan, Robby Motoh yang hadir dalam reses itu membenarkan hal tersebut. Menurut dia, penerima KIS perlu diverivikasi dengan baik sehingga pelayanan kesehatan bisa maksimal. “Yang menerima adalah keluarga pra sejahtera, Satu keluarga hanya boleh satu KIS,” ucapnya.
Motoh juga menguraikan soal pembangunan rumah sakit daerah di area Ring Road. Pengerjaan rumah sakit stnadar tipe c ini menurut dia sudah mulai nampak. “Ditargetkan selesai dalam tiga tahun ke depan.Awalnya, menjadi prioritas adalah bagian Unit Gawat Darurat (UGD),” imbuhnya.
Mengenai masalah banjir, Kadis PUPR Manado Bartje Assa menyebut butuh waktu 15 tahun untuk bisa mengatasi masalah ini. Pasalnya, banyak lokasi rumah warga yang berdiri tepat di bagian rawa kemudian pengairan di bawahnya masih ada lantas telah berubah bentuk.“Manado ini titik kumpul air. Jadi perlu penanganan yang menyeluruh,” ucapnya.
Mantan Kepala Bappeda Manado ini juga menjanjikan perbaikan infrastuktur lainnya, namun bertahap. “Pembangunan yang kita prioritaskan adalah yang diusulkan melalui Musrembang dan reses wakil rakyat. Nah soal aspirasi yang terangkat di reses, itu baru bisa direalisasi tahun depan,”katanya.
Sementara Richard Sualang dalam penjelasannya mengatakan, setiap aspirasi yang disampaikan memang tidak semuanya akan direalisasi. Kata Sualang, pemerintah juga punya pertimbangan skala prioritas. “Aspirasi warga tidak serta merta terealisasi semuanya, tapi ada skala prioritasnya, dari 10 mungkin ada lima yang bisa direalisasi. Tapi bukan berarti yang lain diabaikan, tapi butuh proses lanjut,” ujarya.
Sementara di Kelurahan Malalayang, Ketua Komisi D Apriano Saerang dicecar pertanyaaan mengenai perbaikan infrastruktur, drainase, penerangan jalan, pendidikan, kesehatan sampai pada penyaluran dana banjir.
Permasalahan tak jauh berbeda disampaikan warga Kelurahan Malalayang I, Kecamatan Malayang kepada personil Komisi A, Michael Kolonio. Dari persoalan pemasangan lampu solar cell, pengaktifan kembali Poskamling, kebersihan, drainase, perbaikan jalan hingga persoalan sampah dilontarkan warga.
“Semua persoalan ini akan saya rangkum dan laporkan untuk kemudian diteruskan ke Pemkot. Sebagai wakil rakyat , saya bertekad untuk mengawal aspirasi warga Malalayang dengan sebaik-baiknya,” ucap Kolonio.
Tekad yang sama disampaikan Wakil Ketua Komisi B Pingkan Nuah yang menerima setumpuk aspirasi warga di Dapil Wenang dan Wanea. “Untuk seluruh persoalan yang ada, memang sangat disayangkan jika kemudian tidak ditanggapi dengan cepat oleh pemerintah. Apa yang disampaikan dalam reses ini akan saya koordinasikan ke SKPD terkait agar solusi atas persoalan dari warga segera diperhatikan. Dan apa yang menjadi kebutuhan warga, sedapat mungkin segera dipunuhi. Intinya, asprirasi warga akan saya kawal, agar nantinya bisa ditindaklanjuti untuk dibahas lebih lanjut,” kata Pinkan.
Keinginan kuat untuk menggolkan aspirasi konstituen juga diutarakan Hengky Kawalo, Lily Walanda, Diana Pakasi, Markho Tampi, Anita de Blouwe dan semua legislator Manado.
“Kami akan meneruskan aspirasi masyarakat ke pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti. Pembangunan harus memberikan manfaat yang besar bagi semua warga,” kata Markho Tampi. (liputan khusus/jack sumerar)