MANADO – Ribuan warga menggoyang kantor Gubernur Sulut, Senin (15/5/2017). Massa yang berasal dari berbagai organisasi adat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyerukan pemerintah untuk membubarkan organisasi dan kelompok masyarakat in- toleran di Indonesia.
“Kami hadir di sini bukan untuk memisahkan dari NKRI, bukan untuk meminta referendum. Kami sangat mencintai negara ini. NKRI harga mati bagi warga Sulut. Kami hanya berkumpul untuk menyatakan penolakan terhadap kemungkinan masuknya organisasi radikal ke Sulut,” kata Audy Malonda, Panglima Besar Milisi Waraney saat berorasi.
Ia berharap adanya tindakan tegas dari pemerintah untuk memberi jaminan keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945. “Kami menunggu pemerintah membubarkan ormas in-tolerir lainnya seperti FPI dan lainnya,” ucapnya.
Audy menyatakan sokongan atas sikap pemerintah pusat yang membubarkan HTI. Ia juga menyinggung soal hadirnya Fahri Hamzah di daerah Nyiur Melambai. “Fahri kerap mengeluarkan statemen i-toleran, kami ingatkan untuk bersama-sama menjaga keutuhan NKRI,” ujarnya.
Ia mengungkapkan kalau gabungan organisasi adat Minahasa akan senantiasa berada di garda terdepan membela dan menjaga keutuhan NKRI. “Kami sepakat NKRI harga mati! Tapi jika pemerintah tak mampu dan tunduk kepada kaum ekstrimis serta pihak yang mau memecah keutuhan bangsa, jangan salahkan jika kelak Minahasa menuntut referendum,” ucap Audy.
Namun begitu, masyarakat Sulut menurut Audy Minahasa masih yakin dan percaya Presiden Joko Widodon mampu menaggulangi kelompok-kelompok radikal.
“Presiden Jokowi idola kami, kami bangga bangsa ini memiliki ormas seperti NU (Nahdatul Ulama) dan ormas-ormas nasionalis lainnya. Kami juga masih menaruh kepercayaan kepada Olly Dondokambey untuk memimpin daerah ini. Mari bergandengan tangan membangun Sulut dan Indonesia,” kata Audy lagi. (ado/nji)
