‘Proyek Fiktif’ Miliaran Rupiah Jadi Perbincangan Hangat, Wakil Rakyat Minahasa Diam Saja

  • Whatsapp
Kantor DPRD Minahasa (foto:ist)

TONDANO– Anggota Dewan Kabupaten (Dekab) Minahasa dinilai kurang peka dengan kondisi di lapangan. Betapa tidak, di tengah ramainya pergunjingan tentang dugaan sejumlah proyek fiktif, para wakil rakyat yang ‘bersemayam’ di Gedung Manguni hanya diam saja.

Situasi tersebut dikeluhkan oleh sejumlah tokoh. Salah satunya Wakil Ketua DPD KNPI Minahasa  Allan Parinusa. Menurutnya, situasi yang terjadi antara eksekutif dan legislatif di kabupaten ini sangat janggal.

Karena, para anggota Dekab seperti sudah kehilangan taji untuk mengkritisi hal-hal yang sensitif di Minahasa. “Anggota Dekab yang terhormat adalah penyambung lidah rakyat. Tapi kalau fungsi tersebut sudah hilang, maka kami sebagai rakyat akan langsung bersuara tanpa mengandalkan anggota Dekab,” ujar Parinusa.

Dikatakanya, Anggota Dekab seharusnya menjadi fungsi kontrol yang kompetitif buat eksekutif. Tapi kenyataannya, fungsi itu tidak berlaku lagi. Sehingga menyebabkan eksekutif terkesan semena-mena melangkah di sektor-sektor tertentu.

“Dugaan sejumlah proyek fiktif di Minahasa adalah hal yang serius dan fatal. Tapi toh anggota Dekab Minahasa tidak merasakanya atau pura-pura tidak merasakan. Kendati, data penunjang sangat jelas,” tegasnya.

Jelas karena datanya sudah terpampang di halaman LPSE, LKPJ dan dicocokan dengan situasi di lapangan. “Kalau kita cocokan ketiga data tersebut, banyak ketidakcocokan yang mengundang kecurigaan. Tapi toh hal ini tidak dipermasalahkan oleh para wakil rakyat yang terhormat,” ujar Parinusa.

Sebelumnya sejumlah media di Minahasa  memang menyorot khusus adanya dugaan proyek fiktif. Salah satunya soal ruas jalan di Minahasa yang telah enam kali mendapat alokasi anggaran selang tiga tahun berturut. Nilainya pun hampir mencapai Rp17 miliar (M).

Jalan tersebut adalah ruas Tandengan-Kapataran yang terus dapat anggaran dari tahun 2013, 2014, dan 2015. Bahkan tiap tahun, sampai dua kali keluar anggaran dari APBD dan APBD-P Kabupaten Minahasa.

Melalui APBD induk 2013, ruas jalan Tandengan-Kapataran memperoleh jatah anggaran proyek program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan bernilai Rp 1.401.441.000 dengan CV Samudra Indah sebagai pemenang tender.

Di tahun yang sama, ruas jalan tersebut juga masuk dalam daftar paket proyek namun dengan nama lain, yakni Peningkatan Jalan Tandengan-Kapataran, dengan total anggaran Rp 5.760.579.000 yang ditangani kontraktor pemenang tender, PT Cahaya Abadi Lestari.

Di APBD induk 2014, ruas Jalan Tandengan-Kapataran masuk pula dalam proyek peningkatan jalan dengan total anggaran sesuai tender Rp 5.886.625.000 yang dimenangkan oleh kontraktor PT Multi Karya Utama Jaya.

Ditahun yang sama pula, 2014, ruas jalan tersebut kembali tercatat sebagai paket proyek yang mendapat anggaran APBD namun dengan nama program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tandengan-Kapataran sebesar Rp 2.104.460.000, yang tendernya dimenangkan CV Tonako.

Tidak hanya sampai di situ. Tahun 2015, ruas jalan yang sama, Tandengan-Kapataran kembali dua kali lagi masuk dalam deretan paket proyek tender APBD Minahasa.

APBD Induk bernama Peningkatan Jalan Tandengan-Kapataran dengan anggaran Rp 4.191.135.000 dan APBD Perubahan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tandengan-Kaparatan beranggaran Rp 1.143.230.000. Pemenang tender proyeknya, masing-masing, PT Cahaya Abadi Lestari dan CV Solafide.

Hal itu pun sempat dikomentari Ketua Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Mafia Hukum (LI Tipikor) Sulut Max Sekeon. Menurutnya penganggaran yang demikian adalah omong kosong dan sarat kejanggalan.Kalau begitu,jika dihitung maka total anggaran yang menggunakan nama ruas jalan tandengan- kapataran selama tiga tahun berturut-turut hampir mencapai 17 miliar rupiah,ini namanya omong kosong” ujar sekeon beberapa waktu lalu.

Sekeon menduga jika ada tindakan korupsi dalam kebijakan penganggaran proyek yang berkali kali seperti ini,suatu hal yang tidak masuk akal” kata dia,

Apabila suatu ruas jalan dianggarkan sampai enam kali.”Kalau satu dua kali mungkin saja bisa karena anggaran yang dialokasikan tidak mampu membiayai volume karena jalannya terlalu panjang.tapi kalau sudah sampai enam kali patut di curigai ada permainan anggaran.”ungkapnya.(yam)

 

 

 

Related posts