Sebut Ada Pesan Sponsor, JWS akan Laporkan Balik AMM ke Polda Metro Jaya

Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajouw (foto:ist)

TONDANO-Setiap aksi pasti ada reaksi. Ya, aksi unjuk rasa sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Minahasa (AMM) di halaman gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari lau mendapat reaksi dari Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajouw (JWS) dan pendukungnya.

Orang nomor satu di Minahasa itu berencana  untuk melaporkan balik AMM ke polisi. “Mereka sudah mencemarkan nama baik Bupati JWS.  Minggu depan tim akan melaporkan itu ke Polda Metro Jaya,” kata salah satu orang dekat JWS kepada media ini, Jumat (14/4/2017)

Di sejumlah media, JWS memang sudah memberikan  pernyataan terkait  apa yang diteriakkan kwartet AMM yakni Ronly CH, Soni Rundengan, Noldi Sompotan dan Recky Sinadia di halaman gedung  KPK tersebut.  Ketua DPC PDIP Minahasa itu meyakini ada pesan sponsor di balik aksi itu.

“Intinya pasti ada pesan sponsor. Makanya saya akan bawa masalah ini ke ranah hukum. Ini sudah pencemaran nama baik saya dan keluarga, semua yang dituduh tidak ada kaitan dengan JWS. Minggu depan akan laporkan ke Kapolda Metro Jaya,” ujar JWS.

Ia menyampaikan terima kasih kepada AMM yang sudah mempromosikan namanya.  “Dulu cuma orang Minahasa tahu saya bupati, sekarang se Indonesia kenal Bupati JWS. Tuhan Yesus memberkati kita semua,” kata JWS.

Di akun facebook miliknya, JWS juga menunjukkan reaksi yang tetap kalem.  Terima kasih Tuhan akhirnya segala yang tersembunyi, kini nampak. Begitu postingan  mantan  Kepala Dinas Pendidikan  dan Wakil Bupati Minahasa itu.

JWS bertutur bahwa saat ia mengadakan pertemuan dengan dengan Plt Gubernur DKI Sumarsono di Balai Kota pada Senin (10/4/2017), ternyata bersamaan dengan itu ada demo di KPK dengan tuduhan JWS tersangkut korupsi. Ia menilai tuntutan atau apa yang disampaikan tidak mendasar.

Pertama soal  Dana Desa (Dandes) pengadaan lampu solar cell dan gapura desa.”Yang bangun desa, beli juga desa, menikmati pun desa dan sekarang sudah terang. Kok yang disalahkan JWS?” ujarnya dengan heran.

Kedua terkait DAK 2007. Menurut dia apa yang dilaporkan oleh Ronly dan kawan-kawan ke KPK tersebut tercatat telah dilangsungkan gelar perkara kurang lebih tujuh kali di Polda Sulut dengan menghadirkan KPK. “JWS tidak terkait,” ia menegaskan.

Berikutnya soal masalah Tunjangan Sertifikasi Guru (TSG). Kata JWS hal ini sudah  sempat diobrak-abrik oleh Kajari Minahasa 2014, ternyata hasilnya tidak terbukti karena TDG.

“Prosesnya uang dari Jakarta transfer ke Bank Sulut dan langsung ke rekening guru, sisa uang dikembalikan ke kas negara. JWS tidak terkait,” tuturnya.

Selanjutnya soal Benteng Moraya yang saat ini merupakan ikon Minahasa. JWS menjelaskan kalau pembangunannya sudah melalui proses lelang yang beenar dan sudah diaudit BPK.  “JWS tidak terkait/urusan SKPD,” ucapnya.

Ia juga heran dengan adanya tuntutan soal proyek fiktif dan sebutan soal proyek berulang-ulang. “Hahaha hari gini masih ada yang nekad proyek fiktif? Begitu pula menyangkut proyek berulang-ulang di DAK 2016. Yang ada proyek yang sudah dibangun tapi belum dibayar,” ungkapnya.

Ia pun tergeilitik soal pernyataan soal Minahasa tidak berkembang atau tidak maju. Kalau orang Jakarta wajar karena sudah tidak pulang dan tidak tahu keadaan. Kalau orang Minahasa mata terang tapi pura-pura buta,” katanya sembari tertawa.

JWS menyerahkan semua penilaian itu ke masyarakat. “Karena ini pencemaran nama baik, maka saya akan bawah ke ranah hukum,” katanya lagi.

Seperti diketahui AMM Anti Korupsi meminta KPK mengusut dugaan korupsi senilai Rp300 miliar yang diduga dilakukan JWS. Membawa dokumen dan data, Soni Cs berharap KPK menangkap dan memenjarakan JWS. “Kami lakukan ini sebagai bentuk kepedulian untuk Minahasa. Kami ingin Minahasa dibangun tanpa korupsi supaya bisa bersaing dengan daerah lain dan masyarakatnya sejahtera,” ujar Soni Rundengan. (nji)

 

 

Related posts