MANADO- DPRD Manado merupakan rumah aspirasi rakyat. Gedung ini tempat wakil rakyat menerima aspirasi warga ibukota Provinsi Sulut dan menjadi pusat kegiatan mengawal pelaksanaan pembangunan di Manado.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD Manado Noortje Van Bone menyikapi banyaknya kalangan menyambangi gedung yang bersebelahan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado itu. Mereka datang menyampaikan aspirasi. “Aspirasi yang masuk menjadi rujukan perjuangan semua legislator. Kita mengupayakan yang terbaik untuk kesejahteraan semua warga,” ucap Van Bone kepada wartawan Selasa (28/7/2017).
Pantauan wartawan memang banyak selang Februari sejumlah elemen datang menyampaikan aspirasi mereka. Di antara yang datang itu adalah kaum difabel.
“Mereka juga warga Manado. Wajar kalau mereka ke rumah rakyat untuk menyampaikan aspirasi,” kata Sony Lela, legslator Manado kepada Megamanado, Senin (27/2/2017).
Dalam upaya memerhatikan kesejahteraan kaum difabel, Ketua Komisi D DORD Manado Apriano Saerang meminta instansi terkait melakukan pendataan berdasarkan KTP Manado. “Ini untuk lebih mengorganisir mereka-mereka lebih terarah ketika instansi terkait membuat program-progam yang tepat sasaran,” ujar Ade, sapaan akrab Apriano Saerang.
Saat bertatap muka dengan wakil rakyat, kalangan difabel ini menuntut perlakuan yang adil saat mencari nafkah seperti warga masyarakat biasa.”Aktivitas kami dalam mencari nafkah selalu dinilai negatif oleh pemerintah sehingga dilarang untuk berjualan,” ujar Aziz Ismail juru bicara warga tuna netra.
Lebihnya, mereka yang biasanya mencari nafkah dalam berjualan di jalan dianggap seperti pengemis.”Kami minta harus ada win-win solution dulu untuk kami, dan jangan anggap kami sebagai pengemis,” ujarnya.
Dia menilau pemerintah hanya mengumbar janji bagi para difabel, namun tak pernah ditepati.”Janji pemerintah bagi kaum difabel sudah disampaikan sejak 2009. Kalau memang tidak bisa berjualan, katakan tidak. Jangan bagoro. Cuma, kami juga butuh pengganti pekerjaan atau diberdayakan jika memang tidak bisa berjualan,” kata Aziz.
Dia menyebut apa yang dilakukan pemerintah saat ini mengindikasikan bahwa kaum difabel sedang menjadi tumbal menghadapi program mendatangkan ribuan wisatawan.”Ini jelas bertolak belakang dengan janji wali kota dan wakil wali kota saat kampanye lalu,” ucapnya.
Masih di tanggal yang sama, masyarakat Kelurahan Pinaesaan lingkungan 1, 2 dan 3 yang mengadu ke Komisi D DPRD Kota Manado, terkait penyaluran dana bantuan banjir. Mereka merasa ada yang salah dengan nama-nama penerima dana bantuan banjir tersebut.
Alhasil, Komisi D pun meresponnya dengan melakukan turun lapangan ke beberapa kelurahan dan mengeluarkan rekomendasi menghentikan penyaluran dana bantuan, hingga data benar-benar valid.
Pelaporan kinerja perangkat pemerintahan pun ikut disampaikan di kantor DPRD Kota Manado. Warga Kelurahan Maasing Lingkungan 3 Kecamatan Tuminting mendatangi kantor DPRD Manado untuk menyampaikan aspirasi penolakan terhadap kepala lingkungan.
Dalam aduan yang diterima oleh Syarifuddin Saafa dan Roy Maramis, warga mengatakan jika oknum kepala lingkungan yang terpilih, punya track record tidak baik sehingga ditolak masyarakat. (liputan khusus/jack sumerar)
