MANADO-Anggota DPRD Manado, Markho Tampi angkat bicara soal minimnya fasilitas pendidikan di Pulau Siladen dan lahan sekolah yang sudah digeruk untuk kepentingan suatu proyek. Personil Komisi D yang membidangi pendidikan ini menyebut persoalan itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Manado.
“Saya sudah beberapa kali menyuarakan itu agar diperhatikan. Setiap menjumpai warga Pulau Siladen, masalah ini selalu ditanyakan,” kata Markho kepada Megamado, Minggu (19/2/2017) di Manado.
Di periode kedua kepemimpinan Wali Kota G.S Vicky Lumentut (GSVL), legislator dari daerah pemilihan Tuminting dan Bunaken ini berharap apa yang menjadi keluhan warga tersebut disikapi melalui aksi nyata.
“Ini pekerjaan rumah buat Pak Wali. Sudah dua periode memimpin tapi tak satupun yang diperbuat di Pulau Siladen. Kasihan kan kalau siswa tidak bisa lakukan upacara hanya karena lahan sudah digunakan untuk proyek,” ucapnya.
Politisi PDIP ini menyorot soal buruknya saran dan prasararana kesehatan serta infrasuktur lainnya di Pulau Siladen. “Pulau Siladen sebagian dari Pulau Bunaken merupakan daerah tujuan wisata. Spot pariwisata di sana juga salah-satu dampak perputaran ekonomi positif bagi Manado. Tidak adil kalau seolah-olah dianaktirikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Irene Riung salah satu orang tua murid SDN Inpres Siladen menyampaikan buruknya layanan pendidikan di pulau ini. Selain sarana terbatas, tenaga pengajar juga kurang dan lahan sekolah yang sudah digeruk untuk kepentingan sebuah proyek.
“Sudah sejak empat atau lima tahun anak sekolah di sini tak pernah lagi upacara bendera layaknya sekolah lain. Lahan tempat upacara sudah dijadikan proyek. Khusus untuk guru kalau mau upacara harus nyeberang ke Pulau Bunaken,” tutur Irene Riung kepada wartawan di Manado, Kamis (16/2/2017) lalu/
Ia mengaku prihatin atas kondisi yang ada. “Pendidikan di sini tidak mendapat perhatian. Gedung sekolahnya saja cuma tingkat SD. Tidak ada SMP apalagi SMA. Semangat pelajar menimbu ilmu tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai,” ucapnya. (rey)
