MANADO— Politik uang masih menjadi trend dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Data di sejumah daerah memperlihatkan adanya serangan fajar atau bagi-bagi uang dari calon kepala daerah kepada pemilih sebelum hari pencoblosan.
“Itu fakta. Sebagian besar pemilih menentukan pilihannya berdasarkan pemberian kandidat. Jadi kultur masyarakat juga menentukan,” kata Ketua Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barak) Sulut Fernando Jef Masloman di Manado, Rabu (30/11/2016).
Aktivis vokal ini menyebut politik uang merupakan tradisi buruk yang mencederai demokrasi. Bagi-bagi uang atau sembako dan kebutuhanlainnya itu mulai membudaya, kata dia, karena persepsi yang terlanjur menjadikan money politics sebagai kewajaran.
“Jika perilaku buruk dibiasakan, maka itu akan menetap sehingga dianggap wajar dan biasa-biasa saja. Politik uang yang dianggap wajar tanpa disadari telah menjadi tradisi buruk perpolitikan di negeri ini karena menghambat penciptaan lembaga negara yang bersih dan bertanggungjawb,” Jef memaparkan.
Pria berbadan tinggi ini mengatakan ada tiga pihak yang dirugikan dengan praktek politik uang. Pertama, politisi itu sendiri. “Tidak ada jaminan politik uang bisa meraih sukses di panggung politik. Memang di sejumlah Pilkada, kandidat dengan gelontoran uang yang unggul di perhitunga suara. Tapi, setelah itu ia tersandera sendirinya, khusus bagaimana mengembalikan uang yang keluar begitu banyak saat kampanye,” ucapnya.
Kedua, yang dirugikan adalah politisi yang mengedepankan politik elegan dan bersih. Politisi tipe ini menurut Jef lebih mengedepankan program dan kualitas. “Tapi, kerap semua usaha dan kerja kerasnya menjadi tak berarti karena praktek politik uang,” ujarnya.
Ketiga, masyarakat itu sendiri. “Hakekat politik dan pembangunan itu untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi, itu sulit terwujud kalau pemimpinnya sudah tersandera kepentingan partai politik
pengusung dan keinginan untuk memgembalikan dana besar yang dikeluarkan saat kampanye dalam waktu dekat. Sumber KKN dari sini. Money politics yang paling dirugikan sebenarnya adalah masyarakat,” ucapnya.
Lantas bagaimana cara mengikis dan menghilangkan tradisi buruk ini? “Partai politik harus berperan dengan mengutus kader bersih dan kualitas. Di sisi lain aturan harus tegas, pelaku politik uang harus ditangkap dan diproses hukum supaya ada efek jera,” kata Jef.
Barak sendiri menurut dia akan terus melawan praktek politik uang di masyarakat. Khusus untuk pelaksanaan Pilkada Bolmong dan Sangihe, Jef mengajak semua elemen untuk melakukan pengawasan. “Pilihlah kandidat dengan hati nurani, kenali visi dan misinya serta track record mereka,” pungkas Jef. (don)
