MANADO– Sulut tak boleh jadi anak manis terus. Seruan tersebut disampaikan dua pimpinan Asosiasi Petani Cengkih Indonesia (APCI) Sulut, Setly Kohdong dan Paulus Adrian Sembel (PAS) menyikapi perlakuan pemerintah pusat yang terkesan menganaktirikan Sulut sebagai salah satu daerah penghasil ‘coklat emas’ terbesar di Indonesia.
“Sulut tak diperhatikan selama ini. Saatnya bersatu memperjuangkan ketidakadilan. APCI Sulut akan mengerahkan ribuan massa untuk unjuk rasa di Istana Negara dan gedung DPR RI,” kata Setly Kohdong yang dibenarkan PAS, Kamis (9/8) di Manado.
Mantan Ketua Komisi A DPRD Minsel ini mengaku gerakan mereka didukung banyak kalangan. “Perjuangan menghentikan kebijakan impor cengkih dan permintaan agar pemerintah pusat bersikap adil akan diikuti elemen mahasiswa, aktivis dan lintas profesi. Semua mengerti keresahan yang kini dialami petani cengkih Sulut,” ucapnya.
Sulut pernah melakukan unjuk rasa besar- besaran di Jakarta memprotes anjloknya harga cengkoh pada era pemerintahan Gus Dur. Salah satu koordinator aksi saat itu adalah PAS. “Gus Dur akomodatif ketika itu. Dia langsung mengambil kebijakan yang menguntungkan petani cengkih,” ungkap PAS.
Staf ahli pimpinan DPRD Sulut ini mengatakan gerakan berjuang sampai ke pusat perlu karena aturan yang ada saat ini hanya menguntungkan petani tembakau. “Tak ada regulasi soal cengkih. Ini harus dikritisi karena Sulut salah satu penghasil cengkih terbesar di Tanah Air,” kata PAS.
Harga cengkih di pasaran memang anjlok di kisaran Rp80 ribu. Kisaran tersebut tak cukup menutup operasional petani cengkih. “Sampai pengeringan saja, hitung-hitungan biaya yang diperlukan adalah Rp70 ribu. Kalau hanya Rp80 ribu, petani mau hidup bagaimana? Makanya kami akan terus berjuang sampai kebijakan impor dihapus dan harga cengkih normal kembali,” PAS memaparkan.
Kohdong dan PAS pun meminta pimpinan DPRD Sulut dan semua legislator serta Pemprov Sulut iku memperjuangkan nasib petani cengkih di pusat. “Harus ada gerakan dan dobrakan supaya pemerintah pusat tahu kondisi yang sesungguhnya. Sekali lagi stop jadi anak manis,” ujar Kohdong.
Ketua DPRD Sulut , Andre Angouw yang dimintai tanggapan mengatakan pada prinsipnya wakil rakyat dan APCI serta asosiasi lain yang mewadahi petani cengkih seirama dan sekapal dalam perjuangan. “Kita samakan persepsi dan bahas masalah ini dengan Komisi II DPRD Sulut pekan depan, ” kata Angouw. (*kp/yes)
